BEM Riau Awasi Dana APBD Rp3 Miliar untuk Kongres HMI
Suriyanto | CNN Indonesia
Senin, 23 Nov 2015 21:45 WIB
Pekanbaru, CNN Indonesia -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Provinsi Riau akan mengawal penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp3 miliar untuk Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Pekanbaru.
Mahasiswa mempertanyakan dana sebesar itu bisa dicairkan hanya untuk sebuah kongres organisasi kemahasiswaan.
Menurut Koordinator BEM se-Riau Pirka Maulana, bukan tidak mungkin panitia kongres bisa terjerat masalah hukum karena menggunakan dana itu.
"Dana itu cukup besar. Bukannya sentimen, tapi ini karena peduli agar tidak terjerat," kata Pirka di Pekanbaru, Senin (23/11) seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, DPRD Riau awalnya menerima permintaan Rp4 miliar dan akhirnya disetujui Rp3 miliar.
Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah provinsi untuk mengontrol anggaran tersebut yang juga akan dikawal mahasiswa. Pirka juga mengatakan telah berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
"Keinginan mahasiswa agar dana itu tidak dicairkan, namun Plt Gubernur setelah ditanyai mengatakan dana itu sulit untuk tidak dicairkan," katanya.
Dia menyarankan pencairan anggaran itu dilakukan berdasarkan biaya pengeluaran per satuan, tidak dicairkan Rp3 miliar sekaligus.
Pada dasarnya, lanjut Pirka, BEM se-Riau menolak anggaran Rp3 miliar untuk Kongres HMI karena bertolak belakang dengan idealisme pergerakan mahasiswa. Hal ini, kata dia, akan mencoreng pengkaderan karena bisa dianggap nanti aksi demonstrasi dilakukan supaya mendapat anggaran.
Kongres HMI ke-29 dilaksanakan 22-26 November di Pekanbaru bertempat di Gelanggang Olahraga Remaja. Anggarannya berjumlah Rp7 miliar dan Rp3 miliar di antaranya berasal dari APBD Riau.
Hal ini mendapat sorotan publik dari berbagai elemen masyarakat mulai dari pengamat hingga organisasi masyarakat. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sangat menyayangkan biaya kongres ini lebih besar pula dari anggaran pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Riau yang hanya Rp1,4 miliar. (suriyanto)
Mahasiswa mempertanyakan dana sebesar itu bisa dicairkan hanya untuk sebuah kongres organisasi kemahasiswaan.
Menurut Koordinator BEM se-Riau Pirka Maulana, bukan tidak mungkin panitia kongres bisa terjerat masalah hukum karena menggunakan dana itu.
"Dana itu cukup besar. Bukannya sentimen, tapi ini karena peduli agar tidak terjerat," kata Pirka di Pekanbaru, Senin (23/11) seperti dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah provinsi untuk mengontrol anggaran tersebut yang juga akan dikawal mahasiswa. Pirka juga mengatakan telah berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
"Keinginan mahasiswa agar dana itu tidak dicairkan, namun Plt Gubernur setelah ditanyai mengatakan dana itu sulit untuk tidak dicairkan," katanya.
Pada dasarnya, lanjut Pirka, BEM se-Riau menolak anggaran Rp3 miliar untuk Kongres HMI karena bertolak belakang dengan idealisme pergerakan mahasiswa. Hal ini, kata dia, akan mencoreng pengkaderan karena bisa dianggap nanti aksi demonstrasi dilakukan supaya mendapat anggaran.
Kongres HMI ke-29 dilaksanakan 22-26 November di Pekanbaru bertempat di Gelanggang Olahraga Remaja. Anggarannya berjumlah Rp7 miliar dan Rp3 miliar di antaranya berasal dari APBD Riau.
Hal ini mendapat sorotan publik dari berbagai elemen masyarakat mulai dari pengamat hingga organisasi masyarakat. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sangat menyayangkan biaya kongres ini lebih besar pula dari anggaran pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Riau yang hanya Rp1,4 miliar. (suriyanto)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK