Demo Buruh, Polisi Fokus Jaga Kawasan Sentra Industri
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Selasa, 24 Nov 2015 08:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Metro Jaya mempersiapkan sekitar 6.000 ribu personel kepolisian untuk mengamankan aksi demonstrasi buruh yang berlangsung mulai hari ini hingga 27 November mendatang. Ribuan personel tersebut disiagakan terutama di beberapa kawasan sentra industri di Jakarta dan sekitarnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar M. Iqbal mengatakan apel telah dilakukan sejak pagi tadi di beberapa titik sentra industri.
"Dari pagi tadi sudah apel pengamanan demo buruh. Kami fokus pengamanan pada kawasan sentra industri," kata Iqbal saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (24/11).
Iqbal mengatakan kawasan sentra industri tersebut termasuk di antaranya sentra industri Kabupaten Bekasi, Jababeka, Pulo Gadung, Kawasan Berikat Nusantara di Cakung, Kawasan Berikat Nusantra Marunda, Pelabuhan Tanjung Priok, kawasan industri Ancol, dan kawasan industri Tangerang.
Selain di titik tersebut, pengamanan juga dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Istana Negara, dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
"Itu hanya antisipasi saja. Kalau buruh bergerak ke sana," katanya.
Sementara itu, untuk pengalihan arus lalu lintas, Iqbal mengatakan akan situasional. Kondisi pengalihan akan disesuaikan dengan pergerakan dan perkembangan demo buruh nantinya.
"Jakarta enggak akan terpengaruh. Tapi, kami sudah siapkan rute pengalihan lalu lintas kalau buruh bergerak ke beberapa titik di Jakarta," ujarnya.
Sebelumnya, sekitar empat juta buruh dari berbagai organisasi siap melaksanakan aksi demonstrasi nasional yang dimulai pada hari Senin ini hingga 27 November mendatang. Mereka hendak menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tetang Pengupahan.
Organisasi buruh yang rencananya berpartisipasi dalam demonstrasi kali ini di antaranya Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh (KASBI), Ketua Umum Gabungan Serikat buruh Indonesia, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
ejumlah titik akan dijadikan lokasi demonstrasi seperti di antaranya di Pulo Gadung, Sunter, Cakung dan Tanjung Priok.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh (KASBI) Nining Elitoss mengatakan, PP tersebut ditolak jutaan buruh karna telah melanggar hak berserikat dan berunding yang dilindungi Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Awalnya memang kami belum berunjuk rasa secara bersama-sama. Namun karena ini demi kepentingan rakyat yang lebih luas, kami memutusakn untuk bersatu sampai pemerintah mencabut PP Nomor 78 tahun 2015," ujar Nining di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, kemarin.
Menurut Nining, pemberlakuan PP tersebut membuat peran Dewan Pengupahan di daerah yang terdiri dari pemerintah-pengusaha-buruh menjadi tidak efektif.
Sementara itu, Ketua GSBI Rudi H.B. Daman mengatakan penerbitan PP itu disebut menjadi cara pemerintah melakukan perampasan upah. Sebabnya, berdasarkan PP tersebut, kenaikan upah pekerja hanya sekitar 10 hingga 11,5 persen per tahun.
Tak hanya itu, adanya PP Pengupahan juga diduga membuat Dewan Pengupahan tidak berfungsi lagi. (utd)
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar M. Iqbal mengatakan apel telah dilakukan sejak pagi tadi di beberapa titik sentra industri.
"Dari pagi tadi sudah apel pengamanan demo buruh. Kami fokus pengamanan pada kawasan sentra industri," kata Iqbal saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (24/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu hanya antisipasi saja. Kalau buruh bergerak ke sana," katanya.
"Jakarta enggak akan terpengaruh. Tapi, kami sudah siapkan rute pengalihan lalu lintas kalau buruh bergerak ke beberapa titik di Jakarta," ujarnya.
Organisasi buruh yang rencananya berpartisipasi dalam demonstrasi kali ini di antaranya Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh (KASBI), Ketua Umum Gabungan Serikat buruh Indonesia, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
ejumlah titik akan dijadikan lokasi demonstrasi seperti di antaranya di Pulo Gadung, Sunter, Cakung dan Tanjung Priok.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh (KASBI) Nining Elitoss mengatakan, PP tersebut ditolak jutaan buruh karna telah melanggar hak berserikat dan berunding yang dilindungi Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Awalnya memang kami belum berunjuk rasa secara bersama-sama. Namun karena ini demi kepentingan rakyat yang lebih luas, kami memutusakn untuk bersatu sampai pemerintah mencabut PP Nomor 78 tahun 2015," ujar Nining di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, kemarin.
Sementara itu, Ketua GSBI Rudi H.B. Daman mengatakan penerbitan PP itu disebut menjadi cara pemerintah melakukan perampasan upah. Sebabnya, berdasarkan PP tersebut, kenaikan upah pekerja hanya sekitar 10 hingga 11,5 persen per tahun.
Tak hanya itu, adanya PP Pengupahan juga diduga membuat Dewan Pengupahan tidak berfungsi lagi. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK