JK: Kasus Freeport Jadi Skandal Terbesar Kalau MKD Tak Serius
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 01 Des 2015 15:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kasus makelar saham PT Freeport Indonesia bisa menjadi skandal terbesar sepanjang sejarah Indonesia jika tidak ditindaklanjuti serius oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pasalnya, dalam rekaman percaloan yang beredar dua pemimpin negara yakni Presiden Joko Widodo dan dirinya disebut-sebut meminta jatah saham.
“Apalagi bicara Freeport, kalau terjadi, ini skandal terbesar yang pernah terjadi di sejarah Indonesia. Kenapa terbesar? Kapan ada korupsi yang bersamaan melibatkan Presiden dan Wapres," tutur JK dalam sebuah acara di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12).
Kasus ini mengemuka pasca beredar transkrip rekaman pembicaraan yang diduga suara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.
Dalam percakapan tersebut, nama Jokowi dan Jusuf Kalla disebut-sebut dalam pembagian jatah 20 persen saham Freeport, dengan proporsi 11 persen untuk Jokowi dan 9 persen untuk JK.
Temuan itu kemudian dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR untuk diproses lebih lanjut karena melibatkan salah satu petinggi legislatif. MKD sampai saat ini masih mengusut kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut.
“Saya protes, masa saya dapat 9 persen, harusnya lebih dong,” kata Jusuf Kalla berkelakar.
Tokoh Partai Golkar itu berharap MKD bisa menuntaskan kasus tersebut secara independen dan transparan. Apalagi perusahaan yang terlibat adalah perusahaan yang berinvestasi terbesar di Indonesia.
“Yang mau diperasnya perusahaan investasi terbesar di Indonesia maka ini skandal tertinggi juga kan. Untung tidak terjadi, tapi bisa terjadi kalau MKD bungkam,” ujarnya. (ags/obs)
“Apalagi bicara Freeport, kalau terjadi, ini skandal terbesar yang pernah terjadi di sejarah Indonesia. Kenapa terbesar? Kapan ada korupsi yang bersamaan melibatkan Presiden dan Wapres," tutur JK dalam sebuah acara di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Temuan itu kemudian dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR untuk diproses lebih lanjut karena melibatkan salah satu petinggi legislatif. MKD sampai saat ini masih mengusut kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut.
Tokoh Partai Golkar itu berharap MKD bisa menuntaskan kasus tersebut secara independen dan transparan. Apalagi perusahaan yang terlibat adalah perusahaan yang berinvestasi terbesar di Indonesia.
“Yang mau diperasnya perusahaan investasi terbesar di Indonesia maka ini skandal tertinggi juga kan. Untung tidak terjadi, tapi bisa terjadi kalau MKD bungkam,” ujarnya. (ags/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK