Luhut Lapor ke Jokowi soal Daerah Peserta Pilkada Bermasalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sejumlah daerah peserta pilkada serentak yang dianggap bermasalah, termasuk Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

Luhut menjelaskan keputusan Mahkamah Agung untuk mendiskualifikasi pasangan petahana dari Kabupaten Simalungun, JR Saragih-Amran Sinaga, sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatra Utara dan pusat memutuskan untuk mencoret calon wakilnya itu.

Pilihan Redaksi Polri Petakan Delapan Provinsi Rawan Konflik Pilkada Serentak Gubernur Ganjar: Kepala Daerah Tak Boleh Tidur Jelang Pilkada Permintaan Uang Palsu Marak Jelang Pilkada Dua PNS di Kalimantan Cetak Uang Palsu Pakai Printer Kantor

"Arahan Presiden tentu sesuai aturan yang berlaku, misal kasus Simalungun, keputusan MA itu sudah inkracht dan memang sudah tidak banyak yang bisa kita lakukan lagi," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/12).

Sementara untuk masalah yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, menurut Luhut sudah hampir selesai. Sebelumnya, di daerah itu terjadi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, menuding penyelenggara pilkada tidak profesional karena diloloskannya dua pasangan dari Partai Golkar yang hanya memiliki enam kursi di DPRD Humbang Hasundutan.

Luhut berpandangan kericuhan berpotensi muncul di kedua daerah tersebut, meski ia yakin akan bisa diantisipasi dan diatasi oleh pihak yang berwajib dengan baik.

"Saya sendiri mungkin nanti akan lihat ke beberapa tempat yang agak 'panas'. Maksudnya ada persaingan kencang lah," katanya.

Sementara itu, Presiden Jokowi menghimbau masyarakat di 269 daerah yang berpartisipasi dalam pilkada tahun ini untuk menggunakan hak pilihnya masing-masing.

"Pilkada serentak akan diadakan dua hari lagi. Ini pengalaman pertama pilkada serentak. Saya mengimbau rakyat Indonesia di 269 daerah dapat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya," ujar Jokowi di Credentials Room, Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Jokowi pun meminta masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih kepala daerahnya. "Jangan lupa untuk datang ke TPS, jangan lupa untuk memilih pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditentukan oleh saudara-saudara sendiri, oleh rakyat sendiri," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah mengutus Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti untuk memastikan penyelenggaraan dan keamanan pilkada serentak berjalan dengan baik.

"Saya mengimbau kepada semua pihak untuk tertib, untuk sejuk. Dan ini adalah kegembiraan politik yang mari kita meriahkan bersama. Bagi yang menang, nantinya jangan jumawa, bagi yang kalah juga tidak usah kecewa dan mengamuk," ujarnya.

Jokowi pun berharap jika nantinya muncul perbedaan pendapat mengenai hasil pemilihan, maka hal itu bisa diselesaikan secara damai, demokratis dan dewasa. "Sesuai dengan jalur yang diatur Undang-Undang," katanya.

Pilkada serentak pertama kali di Indonesia akan dihelat pada 9 Desember 2015. Sebanyak 269 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten akan menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan siapa yang pantas menjadi kepala daerah di daerahnya masing-masing. (ama)