Penundaan Pilkada Lima Daerah, KPU Tunggu Putusan Kemendagri

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, institusinya belum mengeluarkan keputusan tentang penundaan pemilihan kepala daerah di lima wilayah. Ia berkata, KPU saat ini masih menanti kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Mengutip Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Husni menuturkan, pemerintah memegang sebagian kewenangan untuk memutuskan penundaan pemungutan suara.

Pilihan Redaksi Sehari Jelang Pilkada Kampanye Hitam Marak di Semarang Laporan Dana Kampanye Pilkada Dinilai Tak Transparan KPU Optimistis Semua Distrik di Yahukimo Besok Gelar Pilkada Cegah 'Serangan Fajar' di Pilkada, Tim Pemantau Dikerahkan

"Kami sudah menginfokan ke Mendagri untuk segera menganalisis putusan PTUN maupun PT TUN terkait pasangan calon di beberapa daerah," ujarnya usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (8/12).

Ketika dikonfirmasi, Luhut berkata, pemerintah akan segera mengeluarkan keputusan hari ini. "Mungkin terjadi penundaan, tapi kami masih menunggu sampai nanti malam," ujarnya.

Pemungutan suara di empat pilkada tingkat kabupaten atau kota dan satu pilkada tingkat provinsi teracam tidak dapat terlaksana Rabu besok.

Empat kabupaten dan kota itu adalah Simalungun dan Siantar di Sumatera Utara; Manado, Sulawesi Utara, dan Fakfak, Papua Barat. Sementara itu, provinsi yang terancam tak dapat melangsungkan pemungutan suara secara serentak adalah Kalimantan Tengah.

Husni berkata, KPU meminta KPU di lima daerah itu menunda distribusi logistik hingga tingkat desa atau kelurahan. "Logistik berhenti pada posisi sekarang, di kecamatan. Tapi yang sudah di keluragan, ditahan dulu di sana," katanya. (obs)