Dipanggil Kejaksaan Agung, Sekretaris Setya Novanto Mangkir

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung telah menjadwalkan agenda pemeriksaan terhadap sekretaris Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto pada Kamis (10/12) ini. Namun, sekretaris Setya ternyata tidak memenuhi panggilan yang sudah diberikan penyelidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMpidsus).

Sekretaris Setya semula dijadwalkan akan diperiksa dalam penyelidikan perkara dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan bosnya kala bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Riza Chalid.

Pilihan Redaksi Ruhut Sitompul Sebut Setya Novanto 'Telmi' Keterangan Luhut Bisa Hilangkan Status Bersalah Novanto Sebut Banyak Pejabat 'Main' di Freeport, Fahri Dukung Angket Usut Perkara Setya Novanto, MKD Buka Peluang Panggil Luhut Fadli Zon Tuding Upaya Kejaksaan Usut Setya Novanto Politis

"Rencananya sekretarisnya kami jadwalkan hari ini (diperiksa). Tapi sekretaris Pak Novanto tidak hadir dan pengacara katakan akan hadir Senin pekan depan," kata JAMpidsus Arminsyah di Kejagung, Jakarta.

Selanjutnya pemeriksaan Sekretaris Setya diundur hingga Senin (14/12) mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Arminsyah berkata bahwa ia dan bawahannya belum membuat jadwal pemeriksaan terhadap Setya hingga saat ini. "Belum ada jadwal, Senin depan baru Sekretarisnya."

Kejagung diketahui sedang menyelidiki dugaan pemufakatan jahat berujung tindak pidana korupsi oleh Setya Novanto. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pemufakatan jahat.

Perkara dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Setya terungkap setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada 16 November.

Dalam laporan Sudirman disebutkan, Setya bersama Riza bertemu dengan Maroef. Dalam pertemuan itu disinggung soal permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Pertemuan antara Setya, Maroef, dan Riza itu secara umum membahas rencana perpanjangan kontrak karya Freeport di Papua yang baru berakhir pada 2021.

(obs)