Komisi Perhubungan DPR: Larangan Beroperasi Gojek cs Telat

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan Fary Djemy Francis mempersoalkan pelarangan beroperasinya ojek online seperti Gojek oleh Kementerian Perhubungan. Bagi Fary dilakukannya pelarangan tersebut saat ini sudah telat.

Fary menyatakan selama ini pada kenyataannya Gojek dan sejenisnya sudah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi dengan mudah, cepat, dan terjangkau. “Di situ terlihat kelemahan pemerintah yang selama ini tidak bisa memenuhi kebutuhan transportasi publik dengan baik,” kata Fary kepada CNN Indonesia.com, Jumat (18/12).

Menurut Fary kebijakan larangan beroperasinya ojek daring yang dilakukan sekarang tidak tepat. “Seharusnya kalau mau dilarang sejak awal dengan menggunakan dasar Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” ujarnya. “Jadi bukan sekarang ini pelarangannya.”

Pilihan Redaksi Menhub Larang Gojek, Jokowi: Aturan Jangan Bikin Rakyat Susah Jupe dan Para Selebriti Ikut 'Berteriak' #SaveGojek Mayoritas Netizen Tak Setuju Pelarangan GoJek Cs Larang Gojek, Kebijakan Menhub Jonan Jadi Guyonan YLKI Nilai Larangan Ojek Daring Akan Jadi 'Macan Ompong'

Politikus Partai Gerindra itu menyatakan pihaknya dulu sudah menyampaikan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan soal aturan main ojek online. “Semua harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Fary.

Pihak perusahaan ojek online, lanjut Fary, seharusnya sejak awal juga meminta kejelasan dari pemerintah terkait izin usaha yang akan dijalankannya. “Bisa dibuatkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang semuanya itu mengacu pada undang-undang yang ada,” tuturnya. Kendaraan roda dua, tambah Fary, memang bukan termasuk transprtasi publik.

Fary menuturkan pemerintah perlu mengakomodir pihak-pihak yang ingin menyediakan jasa transportasi publik yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. “Kalau bicara soal kebutuhan transportasi, pemerintah memang belum mampu menyediakan yang lebih baik. Itu kenyataannya di lapangan,” ujar dia.

Kemarin, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melarang beroperasinya transportasi publik berbasis online.  Namun sehari setelah menerbitkan pelarangan tersebut Jonan menegaskan izin beroperasi ojek online hanya bersifat sementara dan tidak bisa menjadi solusi umum permasalahan transportasi.

(obs)