Mayoritas Netizen Tak Setuju Pelarangan GoJek Cs

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi melarang transportasi umum berbasis online, seperti GoJek, Uber, dan sebagainya. Tanggapan netizen di laman sosial media CNN Indonesia mayoritas tak setuju dengan keputusan itu.

Pemilik aku @MochRoub mengatakan, melarang itu gampang tapi pemerintah harus memikirkan solusi untuk pengangguran. “Pasal 33 UUD 45 negara wajib memberikan kehidupan yang layak, mana?” katanya, seperti dikutip dari akun @CNNIndonesia.

Ada juga komentar lucu dari akun @candaryaa. Sambil mention akun GoJek Indonesia dan Grab Taxi, dia mengatakan pemerintah itu seperti cowok. “Kurang pengertian. Uhh baper (bawa perasaan),” katanya.

Pilihan Redaksi Kemenhub Minta Aparat Hukum Segera Tertibkan Ojek Online Menhub Jonan Diminta Tinjau Ulang Larangan Gojek dkk YLKI Nilai Larangan Ojek Daring Akan Jadi 'Macan Ompong' Dilarang Beroperasi, Kantor Gojek Beraktivitas Seperti Biasa Ahok Soal Larangan Ojek: Saya Harus Taat Aturan Menteri Tantowi Yahya Anggap Pelarangan Gojek Konyol

Sementara akun @hesty_nr mengatakan sebaiknya layanan transportasi berbasis online itu jangan dilarang. Dia mengatakan kehadiran transportasi itu sangat membantunya selama ini.

Akun @wookyo94 menilai, pemerintah seharusnya membicarakan masalah transportasi berbasis online ini kepada pembuat undang-undang, pengguna, dan penyedia layanan, sebelum melarangnya.

Tanggapan yang mendukung juga ada. Akun @fear_sha misalnya, mengatakan itu tak soal baginya. Asal pemerintah memperbaiki transportasi massal yang ada. “Kalau dilarang doang,.. ah.,” ujarnya.

Ada juga pemilik akun yang mengaku sebagai salah satu driver GoJek. Akun @DedeBuhori mengatakan semua masalah ini terpulang kepada konsumen. “Kami hanya menjual jasa,” tuturnya.

Sampai pukul 10.40 WIB, ketika berita ini diturunkan, polling yang digelar CNN Indonesia di Twitter sudah menunjukkan 84 persen dari 214 responden tidak setuju pada keputusan itu.

Sementara 10 persen mengatakan setuju pada keputusan itu. Sebanyak 6 persen lainnya berkata, terserah pemerintah. (ded/ded)