Antisipasi Banjir, BNPB Dorong Ahok Tetapkan Siaga Darurat
Abraham Utama | CNN Indonesia
Sabtu, 19 Des 2015 06:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, mendorong Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk segera menetapkan status siaga darurat banjir.
Menurut Sutopo, status tersebut akan memudahkan BNPB menerjunkan bantuan mengingat banjir diprediksi akan melanda Jakarta pada minggu ketiga Januari 2016.
"Masa-masa ini seharusnya Gubernur sudah mengeluarkan status siaga darurat. Kalau sudah, akan ada kemudahan akses sehingga kami bisa memberikan bantuan," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/12).
Skenario penanggulangan banjir yang disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menunjukkan, banjir berpotensi terjadi di 37 kecamatan, 124 kelurahan dan 634 rukun warga.
Menurut data itu, sebanyak 24.130 warga Jakarta berpotensi tinggi terdampak banjir. Kawasan tersebut di antaranya Kecamatan Kelapa Gading dan Kecamatan Cakung, yang diperkirakan akan menjadi wilayah yang paling terancam rendaman air tinggi yakni lebih dari 150 sentimeter.
Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Sutopo mengatakan pada periode akhir tahun hingga awal tahun, kepala daerah biasanya telah menetapkan status siaga darurat banjir.
"Contohnya di Jawa Barat, Riau dan Aceh. Kami bisa terbangkan helikopter untuk mengangkut logistik. Kalau tidak ada status itu, kejadiannya akan seperti tahun 2014 dan 2015," tuturnya.
Menurut Sutopo, status itu sebenarnya juga akan membantu Pemprov DKI Jakarta yang tidak dapat segera mencairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 di awal Januari.
Dia mengatakan, BNPB dapat mengisi kekosongan anggaran itu dengan dana on-call yang tersedia di institusinya. Ketika bencana terjadi, BNPB pun dapat membeli peralatan dan perlengkapan tanpa melalui proses lelang.
"Jika tidak ada status itu, kami kesulitan. Kalau kami mengintervensi, nanti malah akan menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujarnya.
(meg)
Menurut Sutopo, status tersebut akan memudahkan BNPB menerjunkan bantuan mengingat banjir diprediksi akan melanda Jakarta pada minggu ketiga Januari 2016.
"Masa-masa ini seharusnya Gubernur sudah mengeluarkan status siaga darurat. Kalau sudah, akan ada kemudahan akses sehingga kami bisa memberikan bantuan," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut data itu, sebanyak 24.130 warga Jakarta berpotensi tinggi terdampak banjir. Kawasan tersebut di antaranya Kecamatan Kelapa Gading dan Kecamatan Cakung, yang diperkirakan akan menjadi wilayah yang paling terancam rendaman air tinggi yakni lebih dari 150 sentimeter.
"Contohnya di Jawa Barat, Riau dan Aceh. Kami bisa terbangkan helikopter untuk mengangkut logistik. Kalau tidak ada status itu, kejadiannya akan seperti tahun 2014 dan 2015," tuturnya.
Menurut Sutopo, status itu sebenarnya juga akan membantu Pemprov DKI Jakarta yang tidak dapat segera mencairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 di awal Januari.
Dia mengatakan, BNPB dapat mengisi kekosongan anggaran itu dengan dana on-call yang tersedia di institusinya. Ketika bencana terjadi, BNPB pun dapat membeli peralatan dan perlengkapan tanpa melalui proses lelang.
"Jika tidak ada status itu, kami kesulitan. Kalau kami mengintervensi, nanti malah akan menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujarnya.
(meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK