Jakarta, CNN Indonesia -- Memproklamasikan diri sebagai negara merdeka sama sekali bukan jaminan Indonesia bakal lepas dari rongrongan negara asing. Tak sedikit pihak yang menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat ancaman
proxy war. Kecemasan serupa telah dikemukakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Perang
proxy memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya," ujar pengamat militer dari Unuversitas Pertahanan Yono Reksodiprojo dalam diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (20/12).
Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan
proxy alias wakil atau kaki-tangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perang
proxy, menurut Yono, merupakan bagian dari modus perang asimetrik. Berbeda dengan jenis perang konvensional, perang asimetrik bersifat
irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran.
Motif dari perang
proxy saat ini, ujar Yono, menyasar ranah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam menjadi lahan konflik kepentingan negara-negara asing yang masih haus memperkaya diri.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sejak jauh hari mengamini perang
proxy sebagai ancaman bagi pertahanan Indonesia di masa mendatang. Gatot bahkan sudah menyampaikan hal itu ke publik ketika dia masih mengemban tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Juni lalu.
Menurut Gatot, di masa mendatang bakal terjadi pergeseran peta konflik dunia. Dia memprediksi, seiring dengan habisnya sumber energi fosil, konflik negara-negara akan bergeser dari Timur Tengah menuju kawasan ekuator, dan saat itulah Indonesia bakal menghadapi ancaman peperangan nyata.
Perang
proxy sesungguhnya telah dipraktikkan kepada Indonesia sejak zaman penjajahan. Yono memberi contoh bagaimana kala itu Belanda memanfaatkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL sebagai
proxy mereka.
“Jadi saya kira saat ini bukan lagi saatnya bagi negara untuk menjelaskan 'Apa itu
proxy war', melainkan lebih kepada 'Bagaimana cara kita menghadapinya’,” ujar Yono.
(agk)