Indeks Kejujuran Sekolah Memprihatinkan, Menteri Anies ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan saat ini masih banyak sekolah yang melakukan kecurangan dan ketidakjujuran terutama saat menghadapi ujian nasional (UN). Persoalan tersebut menjadi perhatian utama Kemendikbud untuk membenahi generasi penerus bangsa yang berintegritas.

Kemendikbud mencatat hanya 503 sekolah dari lebih dari 80 ribu sekolah dan madrasah yang memiliki indeks integritas tinggi dalam pelaksanaan UN selama lima tahun berturut-turut. Jumlah itu terbilang sangat minim dan dibutuhkan kerja ekstra untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat tumbuhnya generasi berintegritas.

Pilihan Redaksi Panitia Seleksi Masuk Universitas Jamin Tak Ada Soal Bocor Menteri Anies: Buku Cerita Anak yang Bagus Masih Minim Validitas Indeks Integritas Terkait UN Dipertanyakan Rerata Nilai UN SMA dan Sederajat Naik 0,3 Poin Tinjau UN SMP Kepulauan Seribu, Wagub Djarot Puji Siswa

"Ujian nasional sekarang dinilai dari dua aspek, yakni nilai akademik dan nilai kejujran. 503 sekolah ini indeks integritasnya mencapai angka 92," ujar Anies di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (22/12).

Anies mendatangi Gedung KPK bersama sejumlah perwakilan kepala sekolah yang dinilai telah konsisten menegakkan integritas dalam pelaksanaan ujian nasional di sekolahnya. Mereka menjadi tamu pertama yang mendatangi pimpinan KPK yang baru terpilih.

Para kepala sekolah yang didampingi Anies sebelumnya telah diundang ke Istana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mereka kini bertemu pimpinan KPK untuk berkoordinasi soal pencanangan program integritas di tingkat sekolah.

"Ini artinya kalo didiamkan terus, maka orang yang akan mendatangi kantor (KPK) ini di masa depan tidak akan pernah selesai," kata Anies.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi program integritas yang telah diberlakukan para kepala sekolah. Dia menyatakan konsistensi melawan ketidakjujuran perlu dipegang teguh oleh semua pihak di lapisan masyarakat demi mewujudkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"KPK tidak bisa bergerak sendiri. Kita semua harus bergerak. Kesadaran dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mampu mewujudkan Indonesia terbebas dari perilaku koruptif," kata Agus. (obs)