Demokrat Yakin Tak Ada Jatah Proyek DPR Masuk ke Partai

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan meyakini tidak ada jatah atau aliran duit masuk ke dalam kas partai dari sejumlah proyek di DPR pada periode 2010. Aliran jatah itu terungkap dalam persidangan bekas anggota Komisi Pendidikan, Angelina Sondakh (Angie).

"Jadi selama ini alhamdulillah saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mengalir ke Partai Demokrat satu sen pun," kata Syarif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/1).

Saat persidangan Angie mengatakan, dari 20 persen total penambahan anggaran APBN 2010 untuk pendidikan nasional, Demokrat mendapat jatah anggaran untuk proyek sebesar 20 persen. Dari jatah proyek 20 persen itu, lima persen di antaranya diperuntukkan sebagai fee bagi para anggota Fraksi Demokrat.

Angie juga mengaku dalam persidangan bahwa hal tersebut diinstruksikan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dengan izin dari mantan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono 'Ibas' yang kini menjabat sebagai ketua fraksi di parlemen. Ibas disebut pula sebagai pangeran.

Syarif membantah pernyataan Angie. Dia menegaskan bahwa Angie hanya mengatasnamakan dan menyebut tanpa bisa membuktikannya. Menurutnya tidak ada sosok pangeran yang dimaksud Angie dalam persidangan.

Pilihan Redaksi Perkataan Angie Soal 'Pangeran' Ibas Perlu Diuji KPK Kaji Keterlibatan 'Pangeran' Ibas Demokrat Yakin Ibas 1000 persen Tak Terlibat Perkara Korupsi

"Terus terang saja, saya jamin itu tidak ada. Tolong dibuktikan kalau ada. Hanya sebut-sebut, yang jelas pangeran itu bukan yang kalian sebut. Banyak kan pangeran, pangeran siapa? Pangeran Diponegoro?" kata Syarif.

Syarif mengatakan aliran jatah proyek hanya untuk kepentingan pribadi tanpa melibatkan partai. Disebutnya, nama partai ikut terseret karena, Angie merupakan anggota DPR yang kebetulan berasal dari Partai Demokrat.

Selain itu, meski nama Ibas sudah sering disebut oleh eksponen Partai Demokrat dalam persidangan kasus korupsi, seperti Sutan Bhatoegana, Syarif menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan putra dari Ketua Umum Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut. Termasuk soal persetujuan proyek melalui Ibas.

"Sekali lagi tidak akan ada persetujuan begitu. Itu mengatasnamakan. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada," ujar Syarif.

Syarif mengklaim sudah mengetahui bhawa tidak ada aliran jatah proyek partai. Karena selama ini tuduhan itu tidak pernah terbukti. Dia pun tak mau berandai-andai jika benar itu terbukti, karena hukum berbicara fakta.

Sebelumnya, Angie mengaku saat duduk di Komisi Pendidikan DPR diinstruksikan oleh Muhammad Nazaruddin untuk mengurusi proyek jatah Partai Demokrat di parlemen terutama yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan.

Berdasarkan pengakuan Angie, perintah Nazar untuk dituruti oleh bawahannya merupakan perpanjangan instruksi dari pejabat partai di teras atas. "Kalau Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum, Anas (Urbaningrum), dan izin dari pangeran," kata Angie.

Jaksa lantas mempertanyakan siapa sosok 'pangeran' yang dimaksud Angie. "Pak Nazar lebih tahu lah siapa pangeran," kata Angie. Jaksa tidak puas mendengar jawaban Angie. Mantan Putri Indonesia itu kembali diminta penegasannya dalam memberikan kesaksian. “Kalau pangeran, saya mengetahui dari Pak Nazar. Pangeran itu Ibas," ujar Angie. (rdk)