Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menegaskan tidak ada partai pendukung pemerintah yang pernah mendesak atau mendikte Presiden Joko Widodo soal reshuffle Kabinet Kerja.
"Saya yakin tidak ada partai yang eksplisit meminta reshuffle," kata Hendrawan Supratikno dalam diskusi yang bertajuk Buruk Kinerja, Kabinet Terbelah di Jakarta, Sabtu (9/1).
Namun, ia mengaku ada daftar panjang nama-nama yang direkomendasikan untuk menjadi menteri ke Presiden Jokowi. Menurutnya, hal itu wajar dilakukan dalam rangka upaya perbaikan kinerja para menteri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai rekomendasi daftar calon menteri merupakan bentuk intervensi partai politik pendukung terhadap Presiden Jokowi.
Dia meyakini partai politik akan terus mempengaruhi keputusan reshuffle kabinet jilid II menyusul sikap Presiden Jokowi yang mulai gerah dengan menolak intervensi.
"Siapa pun presiden yang berkuasa seperti presidensial setengah hati, akan terbelenggu partai politik," ujar Hanta Yuda.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan perombakan kabinet merupakan kewenangannya. Karenanya, dia menegaskan agar tidak ada pihak mendiktenya mengenai perombakan kabinet.
"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Kamu juga jangan ikut-ikut, dorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi, baru-baru ini.
(ags)