DPRD Jakarta Undang Kemendagri Bahas Pencoretan APBD

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengundang Direktur Jenderal  Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek dalam rapat Badan Anggaran hari ini, Selasa (12/1).

Dalam rapat tersebut, DPRD Jakarta akan membahas soal pencoretan enam penanaman modal pemerintah (PMP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tercantum dalam APBD 2016 DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan, Donny –sapaan Reydonnyzar– diundang sekaligus untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan Kemendagri yang mencoret enam PMP BUMD tersebut.

"Saya meminta agar Donny hadir di rapat. Saya sudah meminta pada Sekretaris Dewan untuk mengirimkan undangan," kata Taufik.

Ia menilai keputusan mengenai pencoretan PMP tersebut sama artinya dengan melarang Pemerintah Provinsi DKI memberikan suntikan dana bagi BUMD di Jakarta.

Menurut Taufik, pencoretan tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan harus ada koordinasi secara terbuka. Oleh sebab itu Taufik sebagai Wakil DPRD Jakarta ingin tahu apa alasan Kemendagri mencoret PMP tersebut.

Mekanisme surat-menyurat yang selama ini dilakukan Kemendagri dan DPRD Jakarta untuk membahas APBD DKI dirasa Taufik tak efektif. Itu jadi alasan lain kenapa Donny diundang dalam rapat Banggar hari ini.

"Jika hanya surat-menyurat, formulanya tak ditemukan. Apalagi yang dikoreksi banyak dan bertentangan dengan Undang-Undang. Maka kami akan cari jalan keluarnya (dengan bertemu langsung)," ujar Taufik.

Lihat juga: Penyertaan Modal Dicoret, Ahok Cari Sumber Dana Lain

Ia mengatakan, satu hal yang membuatnya heran adalah pencoretan terhadap PMP yang dialokasikan pada PT Transjakarta. Menurutnya, PT Transjakarta dibutuhkan oleh masyarakat dan seharusnya PMP tetap diberikan.

Apalagi, kata Taufik, sistem tiket di Transjakarta disubsidi oleh pemerintah. "Jika ini dilarang, mau bagaimana? Mau jadi berapa harga tiket Transjakarta yang harus dibayar warga," ujarnya.

Kecaman yang dilontarkan Taufik ini hampir sama dengan yang beberapa waktu lalu diucapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelumnya, Ahok menunjukkan amarahnya saat mengetahui Kemendagri mencoret enam PMP BUMD di APBD 2016. Menurut Ahok, pencoretan tersebut bisa memicu masalah di kemudian hari.

Enam PMP yang dicoret itu adalah PT Jakpro, PT Transjakarta, PD PAL Jaya, PT Bank DKI, PD Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya. Sementara satu PMP BUMD yang tak dicoret adalah PT MRT. (agk)