"Oh tidak, tidak. No, no, enggak dipaksakan itu,” kata Siti di sela Groundbreaking Proyek Kereta Cepat Kerja Sama Indonesia-China serta Pengembangan Koridor Jakarta-Bandung, di Perkebunan Teh Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Kamis (21/1), seperti dilansir Antara.
Siti, yang membantah pendapat sejumlah pihak bahwa amdal dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung terlalu dipaksakan, menyatakan bahwa berdasarkan catatan yang diterima dan dimiliknya, sosialiasi mengenai amdal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah dilakukan di sejumlah daerah dari 21-23 Desember 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, pada 13 Januari 2016 seluruh dokumen administrasi sudah dinyatakan lengkap dan masuk kepada pihaknya sehingga publik bisa memberikan masukan dan lain-lain terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pilihan Redaksi |
Pada kesempatan sebelumnya, pakar dalam Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpendapat proses kajian amdal dalam rencana kegiatan pembangunan jalan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung terlalu dipaksakan.
"Yang saya tahu ini dokumen amdal paling cepat yang disusun, hanya sekitar satu minggu. Saya takut ini tidak masuk kaidah keilmuan, karena idealnya kan diuji dalam dua musim," kata Direktur Kemitraan Lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial KLHK Dodo Sambodo sebagai salah satu pakar dalam Tim Teknis Kajian Amdal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Jakarta, beberapa hari lalu.
Menurut Dodo, kecuali hanya untuk kepentingan administrasi selebihnya hasil kajian dokumen amdal yang terburu-buru disidangkan itu secara teknis tidak memenuhi syarat.
Dodo mengatakan terlalu banyak tahapan yang dilewati hingga dokumen amdal rencana pembangunan jalan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dapat dikaji dalam rapat tim teknis.
Ia menuturkan izin pinjam pakai kawasan hutan sedang diurus karena itu dokumen perizinan tersebut tidak ada dalam dokumen amdal yang dikaji. Data primer tidak tersedia sehingga dampaknya keputusan ilmiah yang akan diambil pakar akan salah.
"Penilaian amdal tidak melalui 'voting', tapi berdasarkan keilmuan. Saya bilang tidak (memenuhi amdal)," kata Dodo.
(obs)