Masyarakat Diminta Beri Ruang Pengikut Gafatar untuk Berubah

Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat diminta memberikan ruang dan peluang bagi pengikut organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) untuk berubah dan memperbaiki diri. Diharapkan, seluruh pengikut Gafatar yang ada bisa kembali menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya warga negara lainnya.

“Apalagi diketahui ada banyak di antara pengikut Gafatar itu yang disinyalir tidak sadar telah terseret pada gerakan dan aktivitas keagamaan yang menyimpang,” ujar Ketua Komisi Agama dan Sosial Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay kepada CNN Indonesia.com, Jumat (22/1).

Saleh menyatakan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk merangkul para pengikut dan bekas pengikut Gafatar. “Ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembalikan mereka ke keluarganya di daerah asal,” kata dia.

Pilihan Redaksi Bekas Pengikut Gafatar di Barito Selatan Minta Dilindungi Kesaksian Soal Cara Cuci Otak Gafatar MUI: Ada 300 Lebih Aliran Sesat di Indonesia Polisi Akui Mampu Pidanakan Ketua Gafatar MUI Keluarkan Fatwa Soal Gafatar Bulan Ini

Menurut politikus PAN dari daerah pemilihan Sumut II itu dalam menyikapi kepulangan pengikut Gafatar ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Pertama, masyarakat di daerah asal diimbau agar menerima mereka kembali dengan tangan terbuka. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif atau melihat mereka sebagai orang lain. Mereka perlu diajak berbaur kembali dengan masyarakat.

"Mereka itu kan bukan pelaku kriminal. Jangan-jangan mereka ini juga adalah korban. Tidak sadar sudah masuk kelompok yang menyimpang,” tuturnya.

Kedua, lanjut Saleh, pemerintah diminta untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan keamanan mereka jika kembali ke daerahnya. Oleh karena itu, aparat kepolisian mesti diberitahu data-data mereka secara pasti. Dengan begitu, kepolisian setempat dapat memantau keberadaan mereka secara regular.

Kemudian ketiga, pemerintah dituntut untuk memikirkan agar mereka yang tidak memiliki pekerjaan diberi kesempatan untuk berdikari. Ada banyak program pemerintah yang bisa diberikan kepada mereka. Di kementerian sosial ada program KUBe, UEP, dan lain-lain.

"Saya yakin, sebagian di antara mereka yang bergabung justru karena faktor ekonomi. Ini harus diselesaikan. Pemerintah diminta untuk intervensi dengan program-program yang ada,” kata dia.

Selanjutnya keempat, para pemuka agama diminta untuk melakukan pembinaan dalam hal pemahaman dan pengamalan agama. Pembinaan ini dimaksudkan agar mereka tidak terjerumus lagi kepada kelompok-kelompok menyimpang lainnya. Dengan bekal pengetahuan keagamaan yang benar, mereka akan memiliki daya kritis untuk menolak ajaran-ajaran yang tidak benar.

"Saya kira Kementerian Agama bisa bekerja sama dengan pemuka agama di daerah. Perlu dilakukan fasilitasi dan pendampingan. Dengan begitu, diharapkan mereka bisa segera 'pulih' dan kembali normal seperti sebelumnya,” tuturnya.

(obs)