Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, mengapresiasi kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. Menurut Agung, kehadiran sang menteri bukan sebuah pengakuan terhadap kepemimpinan Ical -sebutan akrab Aburizal Bakrie.
"Saya yakin itu bukan suatu pengakuan apalagi jadi suatu SK," kata Agung saat menggelar konferensi pers di kawasan Jakarta Timur, Senin (25/1).
Dia menilai kehadiran Menteri Yasonna dalam Rapimnas tersebut merupakan haknya sebagai pejabat negara. Agung yakin pemerintah tetap bersikap objektif melihat konflik di tubuh partainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berkeyakinan bahwa hal itu tidak berarti menjadikan pemerintah diskriminatif dan berihak," kata mantan Ketua DPR RI periode 2004-2009.
Konflik partai berlambang beringin ini, menurut Agung hanya bisa diselesaikan dengan menggelar Musyawarah Nasional. Munas hanya bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari penyelenggara, aturan yang disepakati, serta diikuti oleh peserta dari kedua belah pihak.
Agung menambahkan, pelaksanaan Munas harus dilakukan secara adil, transparan, akuntabel, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih. Tim transisi adalah pihak yang bertugas melaksanakan Munas.
"Untuk itu sudah ada putusan dari Mahkamah Partai. Itu saja digunakan. Tinggal diberi masukan yang sehat dan benar dan tidak harus menang-menangan," kata Agung.
Pada Sabtu pekan lalu, Rapimnas Golkar yang digelar kubu Aburizal Bakrie dihadiri beberapa perwakilan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan dan Menkumham Yasonna Laoly tampak menghadiri Rapimnas tersebut. Kehadiran mereka dianggap menjadi kunci penyelesaian konflik partai penguasa era Orde Baru.
(sip)