Dukung Jokowi, Parpol Dinilai Hanya Akses Dana

Jakarta, CNN Indonesia -- Satu persatu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mulai menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Setelah PAN dengan tegas merapat ke Istana, PKS dan PPP pun sudah mulai menunjukkan gelagat serupa.

Terakhir, Partai Golkar yang dirundung dualisme kepemimpinan partai turut mengambil sikap menyatakan dukungannya terjadap pemerintahan Joko Widodo. Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menegaskan dukungan itu dalam gelaran Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta.

Lihat juga: Golkar Resmi Dukung Pemerintahan Jokowi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menyatakan, dukungan yang mengalir untuk pemerintah telah membuat kekuatan KMP menipis sebagai kekuatan oposisi.

"Walaupun mereka bergabung ke pemerintah, tapi di sisi lain tidak meninggalkan KMP, sebetulnya konteksnya itu mereka tidak enak sama Prabowo," kata Syamsudin saat berbincang dengan Cnnindonesia.com, Senin (25/1).

Di sisi lain, kata Syamsudin, dukungan yang disuarakan oleh partai-partai di KMP tidak berarti menambah kekuatan Koalisi Indonesia Hebat, yang belakangan mengubah nama menjadi Koalisi Partai-Partai Pendukung Pemerintah (KP4).

Lihat juga: Kubu Agung Tidak Akui Rencana Munas Ical

Pasalnya, kata Syamsudin, Presiden Jokowi membangun tidak dengan ikatan tertulis. Dalam arti lain dukungan partai politik terhadap pemerintah tidak menjamin bakal mendapat jatah bagian di kabinet.

Menurut Syamsudin, dukungan partai-partai KMP yang mencuat belakangan lebih pada kebutuhan pencarian dana dari partai politik untuk turut mendapat pengaruh di ranah kekuasaan eksekutif.

"Jangan salah, biaya partai politik itu mahal sekali. Intinya mereka kini mencari cara bagaimana mendapat akses untuk mengotak-atik dana pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD," kata Syamsudin. (sur)