Golkar Merapat, Jokowi Minta Dualisme Kepemimpinan Selesai

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo menyambut baik keputusan Partai Golkar bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah. Ia menuturkan, sang kepala negara meminta agar konflik internal berupa dualisme kepemimpinan partai beringin diselesaikan terlebih dahulu.

Pramono mengaku telah berdiskusi dengan Presiden soal hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar beberapa hari lalu. Presiden, ucapnya, ingin dualisme kepemimpinan segera diselesaikan melalui mekanisme demokrasi Partai Golkar agar tidak ada lagi kepemimpinan versi Munas Bali maupun Munas Ancol.

"Kedua, tentunya dengan keputusan Golkar, pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada keputusan itu. Kami sungguh-sungguh menginginkan agar penyelesaian Golkar sekaligus menjadi penyelesaian secara keseluruhan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1).

Lihat juga: Golkar Dukung Jokowi, PKB Tak Merasa Terancam

Ia melanjutkan, " bagaimana tindak lanjut dukungan, tentunya pemerintah menunggu sampai Golkar yang menyelesaikan perbedaannya. Harapannya, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kalau sudah diselesaikan, tentunya pemerintah sungguh terbantu dengan kerjasama yang dilakukan di parlemen maupun hal lainnya."

Pria yang akrab disapa Pram itu menekankan, kapanpun Munas Luar Biasa (Munaslub) digelar, pemerintah berharap masalah diselesaikan sesuai mekanisme aturan main yang dimiliki Partai Golkar, karena pemerintah tidak ingin campur tangan.

"Karena negara kita adalah negara demokrasi. Kami memberikan perhatian pada hal tersebut. Jangan sampai kemudian karena perbedaan di dalam internal, pemerintah yang disalahkan," katanya.

Lihat juga: Golkar Agung: Jangan Sampai Ical Seperti Soeharto

Menurut Pram, saat ini sudah tidak ada lagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), melainkan partai pendukung pemerintah. Dengan demikian, ujarnya, jika konflik Partai Golkar terselesaikan, maka secara psikologis kerjasama antara pemerintah dengan parlemen bisa lebih mudah dilakukan. Ia pun beranggapan, komunikasi antara eksekutif dan legislatif sudah relatif cair dibarengi dengan searahnya instruksi dari DPP partai masing-masing, sehingga mempermudah pemerintah dalam menyampaikan program-program, regulasi, dan pengawasan.

"Kalau kemudian Golkar merupakan bagian dari itu, ya tentunya kami akan dengan senang hati. Pemerintah memberikan penghargaan dan mudah-mudahan ini memberikan kebaikan bagi demokrasi kami dan sekaligus bagi Golkar sendiri," ujarnya.

Jokowi Belum Mau Bikin Koalisi Gemuk

Pram menegaskan, hingga saat ini Presiden Jokowi masih belum berencana untuk membuat koalisi gemuk, meski Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar telah bersiap masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

"Presiden belum ada langkah-langkah untuk membuat koalisi menjadi gemuk. Jadi koalisi gemuk atau tidak gemuk, langsing atau kurus, itu bukan hal yang perlu diperdebatkan sekarang ini," katanya.

Ia menambahkan, "saya tidak mau berandai-andai (Partai Golkar masuk ke dalam Kabinet Kerja), bukan kapasitas saya yang menjawab." (sip)