Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Kebangkitan Bangsa akan membahas soal pemilihan gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai, besarnya dana pemilihan yang harus dikeluarkan, tak sebanding dengan hasil yang didapat.
Seorang gubernur, kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu, tak memiliki kewenangan besar selain hanya wakil pemerintah pusat di daerah.
"Wilayahnya (provinsi) luas, tidak realistis untuk rebutan suara," kata Cak Imin di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (5/2) seperti diberitakan Detikcom.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketimbang dipilih langsung oleh rakyat, Cak Imin menilai, gubernur lebih baik dipilih oleh DPRD sehingga ongkos politiknya lebih murah.
DPRD memilih calon gubernur yang bisa saja diajukan oleh Presiden. "Mungkin presiden bisa mengajukan tiga nama, serahkan ke DPR atau sebaliknya," ujarnya.
Jika dalam mukernas wacana ini disetujui, maka pemilihan gubernur tak langsung atau melalui DPRD akan menjadi sikap politik PKB.
Namun Cak Imin menegaska, pemilihan tak langsung yang diharapkan PKB, hanya untuk pemilihan gubernur saja. Sementara pemilihan DPRD dan bupati serta wali kota, tetap dilakukan oleh rakyat.
"Ini akan jadi agenda kami dalam perubahan undang-undang paket politik," kata Cak Imin.
(sur)