Ahok Pilih Nomor Hoki 112 untuk Call Center Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menandatangani kerja sama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam penyediaan nomor panggilan tunggal darurat. Nomor darurat 112 yang dipilih sebagai call center bisa menjadi penyedia informasi soal keamanan hingga daurat bencana.

Gubernur yang biasa disapa Ahok itu mengaku, pemilihan angka 112 didasari oleh kepercayaan Cina. Menurutnya, angka 112 bisa memunculkan keberuntungan atau hoki.

Lihat juga: BNPB: Ancaman Banjir di Jakarta Sangat Tinggi

Selain itu, kata Ahok, angka 112 mirip dengan call center Amerika Serikat 911. "112 ini keren, mereka (AS) 911," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI, Kamis (11/2).

Sebenarnya, DKI Jakarta pernah memiliki layanan call center 119. Layanan ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Angka 119 tersebut dipilih sebagai call center saat itu sebagai kebalikan dari 911.

Lihat juga: Antisipasi Banjir, Ahok Benahi 1.086 Saluran Air Penghubung

Namun layanan itu tidak bertahan lama karena mereka memungut biaya dari masyarakat. Atas alasan itulah layanan 112 yang baru ini digratiskan dari semua biaya.

Layanan call center 112 akan mencakup semua layanan dari mulai keamanan, darurat, kenyamanan, keselamatan, hingga darurat bencana. Bahkan untuk sekadar mencari tahu informasi tinggi air di pintu-pintu air pun masyarakat bisa menghubungi 112.

Tak hanya soal call center, kerjasama Pemprov DKI dengan Kemenkominfo juga mencakup layanan pesan singkat sebagai warning jika ada bencana. Pesan singkat tersebut dijadikan peringatan dini jika Jakarta terserang bencana.

Sementara itu Rudiantara mengatakan, fokus utama peringatan bencana di Jakarta adalah bencana banjir. Hal tersebut disebabkan Jakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sering dilanda banjir saat musim hujan.

"Ini bisa dirancang sesuai kebutuhan pemerintah daerah, misalnya banjir di mana bisa pindah ke mana," kata Rudi.

Namun layanan darurat ini belum bisa dioperasikan karena belum ada payung hukumnya. Oleh sebab itu baik Ahok ataupun Rudiantara menunggu Peraturan Presiden yang akan menjadi payung hukum layanan tersebut. (sur)