Ahok: Yang Tak Punya KTP di Kalijodo Pulang Kampung Saja

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan warga yang tinggal di Kalijodo, Jakarta Utara, tak semuanya memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta. Maka dari itu, untuk warga yang ber-KTP non Jakarta, pemprov berencana untuk memulangkan mereka ke kampung halaman.

"Yang tak punya KTP DKI pulang kampung saja, kami biayai," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/2).

Sebagai catatan, Ahok menjelaskan para pekerja seks komersial (PSK) yang bermukim di Kalijodo kebanyakan tak memiliki KTP DKI Jakarta. Oleh sebab itu, alih-alih memberikan rusun bagi mereka, Ahok lebih memilih memulangkan mereka semua.

Pilihan Redaksi Ahok Tak Ikut Rapat Koordinasi Bahas Kalijodo Gubernur, Kapolda, dan Pangdam Rapat Bahas Kalijodo Wali Kota Sebut Ada Germo Kalijodo Punya Lamborghini Pemprov Jakarta Siapkan Rusun untuk Warga Kalijodo

Sementara untuk warga ber-KTP DKI Jakarta, Ahok menyediakan tiga opsi yang mungkin diterapkan pada mereka. Opsi tersebut adalah memberikan modal usaha atau memindahkan mereka ke rusun-rusun yang ada di Ibu Kota.

"Untuk yang mau berdagang kami beri UMKM (usaha mikro kecil dan menegah), dan yang mau tinggal kami bagi di rusun yang kosong," tutur Ahok.

Diperkirakan ada sekitar 200 kepala keluarga yang nantinya membutuhkan tempat tinggal baru di rusun. Total saat ini ada sekitar 600 KK di kawasan pelacuran itu. Namun tidak semuanya memiliki tempat tinggal di Kalijodo.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan kepolisian mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan warga Kalijodo.

Tito menuturkan rapat koordinasi akan membahas langkah yang akan diambil guna menertibkan tempat kafe-kafe ilegal di Kalijodo.

Sebelumnya Tito membantah jika pihaknya tidak berani untuk menertibkan Kalijodo karena diduga dilindungi oleh sejumlah preman atau organisasi masyarakat tertentu. Tito menyatakan tidak ada satupun kawasan yang tidak bisa ditertibkan jika dianggap bermasalah. (obs)