Pertemuan Informal Elite Golkar Riau Usulkan Perbaikan Aturan
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 17 Feb 2016 04:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan informal sejumlah pengurus teras Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau mengusulkan perbaikan aturan dalam gelaran Munas mendatang. Di antaranya mengenai kepanitiaan, peserta dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), tata cara pemilihan, dan pencalonan.
Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweai menilai kepanitiaan dalam Munas harus disusun secara adil. Dua kubu yang pernah bertikai, kata Yorrys harus dapat dilibatkan. Salah satu unsur yang paling penting menurutnya adalah steering committee (SC).
"SC silahkan siapa saja, tapi harus diperkuat karena dia yang nantinya membuka ruang pemikiran," kata Yorrys di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (16/2).
Dalam pertemuan itu, Yorrys juga sempat menyatakan bahwa dirinya ingin menjaga proses rekonsiliasi Golkar dengan mensterilkan Kantor DPP dari berbagai kegiatan jelang Munas. Termasuk melarang kegiatan pelantikan Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 kubu Agung Laksono yang akan diselenggarakan di Kantor DPP Partai Golkar.
Apalagi, Yorrys melihat Kosgoro masih mengalami permasalahan internal pengurus. Sehingga, dia tak ingin ada kegiatan yang mengganggu proses rekonsiliasi Partai Golkar.
"Jauh hari Aziz Syamsudin juga datang ke saya untuk meminta DPP dipakai untuk pelantikan. Tapi saya tegaskan DPP harus steril, apalagi Kosgoro lagi bermasalah," ujar Yorrys.
Peserta Munas Golkar
Terkait kepesertaan Munas, Ketua DPP Partai Golkar yang juga maju menjadi calon ketua umum, Airlangga Hartarto berpendapat perlu diperhatikan DPD yang masih memiliki masalah internal kepengurusan.
Padahal, kata Airlangga, DPD menjadi peserta dan pemilik suara dalam Munas mendatang. Sehingga, untuk menyelesaikan itu, menurutnya perlu diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) terlebih dahulu.
"Di DPD ada yang belum memiliki ketetapan, ada yang punya masalah, ada yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Jadi harus di Musda kan dulu," ujar Airlangga.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar mengatakan beberapa opsi dapat dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain kompromi, Musda juga dinilainya dapat menyelesaikan masalah di DPD.
"Yang bermasalah akan dikompromikan kedua belah pihak. Ditentukan siapa ketua, siapa sekretaris. Kalau nggak, ya Musda," kata Agun.
Menurut Agun, persoalan ini tak akan memperuncing masalah di internal Golkar. Rekonsiliasi di tingkatan bawah menurutnya lebih mudah dilakukan. Dia berharap kepesertaan terkait Munas dapat segera tuntas.
Pencalonan Ketum Golkar
Agun mengusulkan, syarat 30 persen dukungan, bagi calon ketua umum, nantinya diubah dengan tidak menggunakan surat dukungan, melainkan memberikan suara dalam Munas.
"Ini membangun Munas, tidak boleh dihalangi, berikan hak untuk maju, dan keleluasaan pemilik suara," kata Agun.
Hal itu menurutnya sudah mendapat persetujuan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Selain itu, Agun juga memiliki dua alternatif mekanisme pencalonan.
Pertama, setiap pemilik suara dapat menentukan satu bakal calon yang kemudian dikerucutkan menjadi tiga calon. Namun, dia tak sepakat jika syarat 30 persen diturunkan, karena akan mengubah AD/ART partai.
Kedua, setiap pemilik suara menurutnya dapat memilih dua orang bakal calon ketua umum. Sehingga, bakal calon ketua umum yang muncul dalam Munas akan semakin banyak. Dia pun mengaku lebih memilih opsi kedua.
"Kalau memang semangat demokrasi, pemilik suara bisa memilih dua calon, jadi bisa lebih dari tiga calonnya. Saya lebih milih seperti itu," kata Agun. (bag)
Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweai menilai kepanitiaan dalam Munas harus disusun secara adil. Dua kubu yang pernah bertikai, kata Yorrys harus dapat dilibatkan. Salah satu unsur yang paling penting menurutnya adalah steering committee (SC).
"SC silahkan siapa saja, tapi harus diperkuat karena dia yang nantinya membuka ruang pemikiran," kata Yorrys di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (16/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jauh hari Aziz Syamsudin juga datang ke saya untuk meminta DPP dipakai untuk pelantikan. Tapi saya tegaskan DPP harus steril, apalagi Kosgoro lagi bermasalah," ujar Yorrys.
Terkait kepesertaan Munas, Ketua DPP Partai Golkar yang juga maju menjadi calon ketua umum, Airlangga Hartarto berpendapat perlu diperhatikan DPD yang masih memiliki masalah internal kepengurusan.
Padahal, kata Airlangga, DPD menjadi peserta dan pemilik suara dalam Munas mendatang. Sehingga, untuk menyelesaikan itu, menurutnya perlu diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) terlebih dahulu.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar mengatakan beberapa opsi dapat dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain kompromi, Musda juga dinilainya dapat menyelesaikan masalah di DPD.
"Yang bermasalah akan dikompromikan kedua belah pihak. Ditentukan siapa ketua, siapa sekretaris. Kalau nggak, ya Musda," kata Agun.
Menurut Agun, persoalan ini tak akan memperuncing masalah di internal Golkar. Rekonsiliasi di tingkatan bawah menurutnya lebih mudah dilakukan. Dia berharap kepesertaan terkait Munas dapat segera tuntas.
Pencalonan Ketum Golkar
Agun mengusulkan, syarat 30 persen dukungan, bagi calon ketua umum, nantinya diubah dengan tidak menggunakan surat dukungan, melainkan memberikan suara dalam Munas.
Hal itu menurutnya sudah mendapat persetujuan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Selain itu, Agun juga memiliki dua alternatif mekanisme pencalonan.
Pertama, setiap pemilik suara dapat menentukan satu bakal calon yang kemudian dikerucutkan menjadi tiga calon. Namun, dia tak sepakat jika syarat 30 persen diturunkan, karena akan mengubah AD/ART partai.
Kedua, setiap pemilik suara menurutnya dapat memilih dua orang bakal calon ketua umum. Sehingga, bakal calon ketua umum yang muncul dalam Munas akan semakin banyak. Dia pun mengaku lebih memilih opsi kedua.
"Kalau memang semangat demokrasi, pemilik suara bisa memilih dua calon, jadi bisa lebih dari tiga calonnya. Saya lebih milih seperti itu," kata Agun. (bag)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK