Kantor Dikunci & Listrik Padam, Acara Kosgoro di Golkar Batal
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 12 Feb 2016 18:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Acara Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, dibatalkan karena terjadi insiden mati listrik dan penguncian kantor.
"Sebenarnya sore ini kami akan melaksanakan acara di DPP Golkar, yakni pelantikan empat gerakan Kosgoro 1957," kata Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957, Sabil Rahman, di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (12/2).
Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) yang berdiri tahun 1957 ialah salah satu kelompok induk organisasi yang melahirkan Sekretariat Bersama Golongan Karya.
Saat Sabil hendak melakukan konferensi pers di hadapan awak media di Kantor DPP Golkar, tiba-tiba seluruh aliran listrik mati. Alhasil jumpa pers berlangsung dengan penerangan seadanya di salah satu ruangan di Kantor Golkar.
"Sebagaimana yang teman-teman wartawan saksikan, Kantor DPP Golkar digembok dan listrik dimatikan pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Sabil.
Padahal, menurut Sabil, pihaknya sudah mengantongi izin dari Kepolisian dan Agung Laksono selaku Ketua Umum Kosgoro 1957.
Sabil menyesalkan insiden ini terjadi di tengah proses rekonsiliasi antara kubu Agung dan Aburizal Bakrie di internal Golkar.
Meski demikian, Sabil mengatakan tak akan terpancing. Dia pun tak mau berspekulasi soal siapa orang yang mematikan listrik dan mengunci Kantor Golkar.
Hanya saja, kata Sabil, hal itu membuktikan masih ada konflik internal Golkar yang belum selesai.
"Ini bukti masih ada masalah di internal Golkar. Tapi kami berpikir positif saja. Mungkin ini sisa-sisa pengalaman pahit masa lalu," kata Sabil.
Ketua Umum Gerakan Perempuan Kosgoro 1957 Nur Laela mengatakan sedih dan prihatin atas tindakan orang yang membuat acara pelantikan Kosgoro menjadi batal. Dia berpendapat rekonsiliasi di internal Golkar belum berjalan mulus.
Nur mempertanyakan alasan tindakan sabotase terhadap Kosgoro itu. Sebab selain sudah mengantongi izin, acara pelantikan Kosgoro yang akan dihadiri 500 orang peserta bukan kegiatan partai.
"Kami juga orang Golkar, dan ini kegiatan ormas, bukan partai. Izin sudah dijalankan tapi kenapa di hari pelaksanaan seperti ini?" kata Nur.
Nur mengatakan alasan pembatalan acara ini karena kegiatan PPK Kosgoro 1957 telah dipindah ke tempat lain. Kegiatan di tempat lain itu diselenggarakan oleh PPK Kosgoro 1957 pimpinan Aziz Syamsuddin, bukan Agung Laksono.
Semula acara pelantikan empat gerakan Kosgoro, yakni Gerakan Perempuan Kosgoro 1957, Barisan Muda Kosgoro 1957, Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957, dan Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 akan dibuka Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono dan dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Agung Laksono sebelumnya menegaskan PPK Kosgoro 1957 yang sah sesuai hasil Musyawarah Besar 2013 dan memiliki aspek legal formal di Kementerian Dalam Negeri adalah yang berada di bawah pimpinannya dengan Sekretaris Jenderal Sabil Rahman.
Dengan demikian, kata Agung, proses hukum di Kepolisian terhadap tindakan Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik yang mengklaim menjadi Ketua dan Sekretaris Jenderal Kosgoro tetap akan dilanjutkan.
Meski begitu, Agung mengatakan tetap berupaya untuk berkomunikasi dengan Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik.
Dualisme kepengurusan Kosgoro 1957 ini juga disebut Agung telah dikomunikasikan dengan Ketua Tim Transisi Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Golkar Munas Riau 2009 Aburizal Bakrie.
"Kami sudah bicarakan ini ke Pak Ical dan Pak JK. Pegangan kami asas legalitas. Di Kemendagri yang terdaftar cuma satu," ujar Agung pekan lalu. (agk)
"Sebenarnya sore ini kami akan melaksanakan acara di DPP Golkar, yakni pelantikan empat gerakan Kosgoro 1957," kata Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957, Sabil Rahman, di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (12/2).
Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) yang berdiri tahun 1957 ialah salah satu kelompok induk organisasi yang melahirkan Sekretariat Bersama Golongan Karya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana yang teman-teman wartawan saksikan, Kantor DPP Golkar digembok dan listrik dimatikan pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Sabil.
Sabil menyesalkan insiden ini terjadi di tengah proses rekonsiliasi antara kubu Agung dan Aburizal Bakrie di internal Golkar.
Meski demikian, Sabil mengatakan tak akan terpancing. Dia pun tak mau berspekulasi soal siapa orang yang mematikan listrik dan mengunci Kantor Golkar.
Hanya saja, kata Sabil, hal itu membuktikan masih ada konflik internal Golkar yang belum selesai.
"Ini bukti masih ada masalah di internal Golkar. Tapi kami berpikir positif saja. Mungkin ini sisa-sisa pengalaman pahit masa lalu," kata Sabil.
Ketua Umum Gerakan Perempuan Kosgoro 1957 Nur Laela mengatakan sedih dan prihatin atas tindakan orang yang membuat acara pelantikan Kosgoro menjadi batal. Dia berpendapat rekonsiliasi di internal Golkar belum berjalan mulus.
Nur mempertanyakan alasan tindakan sabotase terhadap Kosgoro itu. Sebab selain sudah mengantongi izin, acara pelantikan Kosgoro yang akan dihadiri 500 orang peserta bukan kegiatan partai.
"Kami juga orang Golkar, dan ini kegiatan ormas, bukan partai. Izin sudah dijalankan tapi kenapa di hari pelaksanaan seperti ini?" kata Nur.
Nur mengatakan alasan pembatalan acara ini karena kegiatan PPK Kosgoro 1957 telah dipindah ke tempat lain. Kegiatan di tempat lain itu diselenggarakan oleh PPK Kosgoro 1957 pimpinan Aziz Syamsuddin, bukan Agung Laksono.
Agung Laksono sebelumnya menegaskan PPK Kosgoro 1957 yang sah sesuai hasil Musyawarah Besar 2013 dan memiliki aspek legal formal di Kementerian Dalam Negeri adalah yang berada di bawah pimpinannya dengan Sekretaris Jenderal Sabil Rahman.
Dengan demikian, kata Agung, proses hukum di Kepolisian terhadap tindakan Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik yang mengklaim menjadi Ketua dan Sekretaris Jenderal Kosgoro tetap akan dilanjutkan.
Meski begitu, Agung mengatakan tetap berupaya untuk berkomunikasi dengan Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik.
Dualisme kepengurusan Kosgoro 1957 ini juga disebut Agung telah dikomunikasikan dengan Ketua Tim Transisi Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Golkar Munas Riau 2009 Aburizal Bakrie.
"Kami sudah bicarakan ini ke Pak Ical dan Pak JK. Pegangan kami asas legalitas. Di Kemendagri yang terdaftar cuma satu," ujar Agung pekan lalu. (agk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK