Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Tinggi Terjadi di Jabar

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia ternyata paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdapat 20 pelanggaran hak KBB yang dilaporkan kepada lembaga tersebut dari wilayah Jawa Barat sepanjang 2015 lalu.

Catatan Komnas HAM serupa dengan data milik lembaga nonprofit The Wahid Institute. Berdasarkan data lembaga itu, ada 46 pelanggaran hak KBB yang terjadi di Jawa Barat tahun lalu.

Menurut Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid, maraknya pelanggaran hak KBB di Jawa Barat terjadi karena masifnya pertumbuhan kelompok-kelompok intoleran di sana. Kelompok-kelompok tersebut diyakini menjadi aktor utama pelaku pelanggaran hak KBB di Jawa Barat.

Pilihan Redaksi Jokowi Ingin Normalisasi Kehidupan Umat Ahmadiyah Memahami Agama Jangan Setengah-Setengah Polri Sebut Jemaat Ahmadiyah Bangka Sepakat Direlokasi RUU Perlindungan Umat Beragama Tak Jamin Akomodir Semua Pihak

"Kelompok intoleran seringkali menggunakan isu keagamaan, seperti penertiban rumah ibadah tidak berijin, dan pemberantasan aliran sesat sebagai jargon-jargon mereka. Mereka tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat," kata Yenny di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (23/2).

Selain maraknya kehadiran kelompok intoleran, faktor yang menimbulkan tingginya angka pelanggaran hak KBB di Jawa Barat adalah rendahnya kesadaran terhadap hak KBB, dan kecenderungan masyarakat mengistimewakan ajaran agama tertentu di sana.

Jayadi Damanik, Koordinator Desk KBB Komnas HAM, mencontohkan salah satu praktik pengistimewaan ajaran agama tertentu dan rendahnya kesadaran hak KBB di Jawa Barat dari peristiwa pelarangan ibadah jemaat Ahmadiyah di sana.

Menurut Jayadi, Pemerintah Pusat sebenarnya tak pernah melarang jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadah di masjidnya masing-masing. Pemerintah hanya melarang Ahmadiyah menyebarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Namun, hingga saat ini faktanya marak terjadi pelarangan ibadah dan aktivitas jemaat Ahmadiyah di kawasan Jawa Barat. Pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah diduga terjadi karena masih rancunya pemahaman Pemda di sana terhadap SKB yang mengatur keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.

Untuk mengatasi hal itu, Jayadi pun mendorong Pemerintah Daerah Jawa Barat kembali mempelajari SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah sebelum melanjutkan implementasi pelarangan ibadah dan aktivitas bagi jemaat Ahmadiyah di sana.

"Kami dorong sebenarnya, segera lihat SKB 3 Menteri agar tidak menambah dosis dari SKB itu. SKB tidak pernah melarang jemaat Ahmadiyah ibadah di masjid masing-masing," katanya.

Secara keseluruhan, jumlah pengaduan pelanggaran hak KBB yang diterima Komnas HAM 2015 lalu mengalami peningkatan dibanding aduan tahun sebelumnya. Tercatat ada 87 pengaduan kasus pelanggaran KBB yang diterima Komnas HAM tahun lalu. Jumlah itu meningkat dari 74 pengaduan pelanggaran KBB yang diperoleh Komnas HAM pada 2014 lalu.

(obs)