Pengusaha Hiburan Minta Ahok Tumpas Narkoba Bukan Prostitusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan DKI jakarta Anhar Nasution mengkritik sikap Pemprov DKI yang tebang pilih dan terkesan menyudutkan beberapa hotel di Jakarta yang diduga menyediakan praktik prostitusi.

Anhar mengatakan, Pemprov DKI seharusnya lebih berkonsentrasi untuk memberantas peredaran narkoba di hotel-hotel dan tempat hiburan malam ketimbang menyoroti praktik prostitusi yang ada disana.

"Yang harus diberantas itu narkobanya, bukan prostitusinya," ujar Anhar dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Rabu (24/2).

Lihat juga: Istri Raja Yogyakarta Tolak Malioboro Jadi Nama Diskotik

Menurutnya, selama ini peredaran narkoba di tempat hiburan malam sangat sering terjadi. Namun Anhar meyakini hal itu bukan karena pemilik tempat hiburan tersebut memperdagangkan narkoba.

"Saya yakin pemiliknya tidak menjual, tapi pegawainya menjual narkoba, atau pengunjung pakai narkoba di luar dan masuk ke tempat hiburan lalu di tes kemudian positif itu sering terjadi," katanya.

Anhar mengatakan, Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan selama ini telah menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memerangi peredaran narkoba di tempat hiburan malam dan hotel-hotel.

Lihat juga: Ahok: Prostitusi di Hotel Urusan Pribadi

"Kami asosiasi sudah minta bantuan BNN agar memberikan penyuluhan kepada km pegawai untuk tidak menjual narkoba. Karena di tempat hiburan peredaran narkoba harus dicegah dan diberantas. Kalau tidak bisa dicegah ya diberantas tempatnya (ditutup)," tegasnya.

Anhar menyayangkan sikap Pemprov DKI saat ini yang hanya fokus terhadap praktik-praktik prostitusi di tempat hiburan malam dan hotel-hotel. Sebab hal itu sulit dibuktikan meski memang sering terjadi.

"Saya katakan, prostitusi sudah ada sejak dunia ini terbentang. Kalau mau jujur dan tidak munafik semua (hotel-hotel dan tempat hiburan) ada, jangan mengkotak-kotakan beberapa tempat saja," katanya.

Lihat juga: Jelang Penertiban Kalijodo, Ahok Ganti Kepala Satpol PP DKI

(pit)