Menteri Tjahjo: Di Mata Pemerintah PPP Cuma Satu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diakui pemerintah hanya ada satu. Pernyataan itu disampaikan Tjahjo saat hadir dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke IV PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/2).

Menurut Tjahjo, pemerintah tidak menghiraukan dualisme di tubuh partai tersebut yang saat ini sedang terjadi. "Secara prinsip di mata pemerintah dan saya pribadi PPP hanya satu. Ibarat satu keluarga. Ada kakak adik ribut. PPP harus tetap ada selama republik ada," kata Tjahjo.

Pilihan Redaksi Jadi Tersangka Penganiayaan, Ivan Haz Diminta PPP Taat Hukum Luhut: Tolak Muktamar Islah, Karier Ribuan Kader PPP Terancam PPP: Lebih Bijak Revisi UU KPK Ditunda PPP Gelar Mukernas ke IV di Ancol, Djan Faridz Belum Tampak

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menuturkan, pemerintah menganggap PPP sebagai partai yang sangat berpengaruh bagi demokrasi Indonesia. Apa lagi PPP telah ada sejak zaman Orde Baru.

"Bagi kami pemerintah secara historis PPP ada sejak Orde Baru sampai sekarang, kami harapakan selama republik ada PPP harus tetap ada," tegas Tjahjo.

Dia yakin, PPP akan terus menjunjung tinggi moral dan etika santun dalam berpolitik. Karena hal ini dapat menjadi modal dasar PPP untuk terus berkembang lebih baik.

Tjahjo berharap, Mukernas IV partai berlambang Kakbah itu dapat menghasilkan keputsan partai yang bermanfaat. Bukan hanya bagi PPP namun juga bagi bangsa dan negara.

"Dengan harapan semoga Mukernas dengan semangat musyawarah mufakat mampu hasislkan keputusan partai yang tak hanya bermanfaat buat PPP tapi juga bangsa negaranya," ucapnya.

Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, Mukernas yang bertema "Islah Seutuhnya Menuju Stabilitas Politik Nasional" itu bertujuan untuk menyatukan dua kubu yang berkonflik sejak 2014.

Agenda utama dari Mukernas yang digagas oleh kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung ini akan menentukan waktu pelaksanaan Muktamar Islah.

Dari perwakilan pemerintah bukan hanya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam Mukernas. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga telah menjadi salah satu pengisi materi dalam acara tersebut. (rdk)