Terbukti Politik Uang, Hak Caketum Partai Akan Dicabut
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 24 Feb 2016 21:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan partainya sudah memiliki kesepakatan akan mencabut status calon ketua umum jika terbukti melakukan politik uang atau transaksional dalam musyawarah nasional (Munas).
"Kalau ada (politik uang) kita sepakat drop orang tersebut, kalau terbukti. Ya kita harapkan tidak sampai pencabutan anggota," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (24/2).
Oleh karenanya, Agung mengatakan pengurus Golkar akan segera memberi surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian untuk bekerjasama mengawasi jalannya Munas dari politik uang.
"Sudah pasti, paling lambat pekan depan kirim surat. Sifatnya preventif tidak langsung penindakan," kata Agung.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan bentuk kerjasama dengan KPK dan kepolisian dalam Munas adalah bagian dari pencegahan serta membentuk generasi baru partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Meminta pedoman dalam rangka mencegah hal yang tidak diinginkan. Kita ingin lahirkan generasi baru Golkar transaparan dan akuntabel," ucap Yorrys.
Nantinya, kata Yorrys, mekanisme pencalonan akan diatur lebih lanjut oleh kepanitiaan, atau secara khusus melalui steering comittee (SC). Sebab, berdasarkan pengalaman selama dia bergelut di Golkar, banyak ruang politik transaksional dalam gelaran Munas.
"Selama saya ikut tiga kali Munas pascareformasi, ada ruang peluang orang lakukan politik transaksional," kata Yorrys.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan, berdasarkan usulan pada rapat pengurus harian, dalam Munas mendatang, akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian.
Keterlibatan itu kata Ical merupakan bentuk kerjasama dalam mengawasi jalannya Munas. "Jadi saya akan tulis surat, dan bikin sistemnya. Nggak bisa sembarangan, karena kan tidak semua merupakan bagian daripada pemerintahan," kata Ical, tadi malam.
Sedangkan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, dalam rapat diusulkan bahwa penggunaan surat dukungan sebagai sebuah syarat, diubah dengan pemilihan langsung secara tertutup dalam dua tahap.
"Surat dukungan tidak akan digunakan dalam Munas, tapi dilakukan melalui pemilihan tertutup, dalam dua tahap," kata Idrus. (pit)
"Kalau ada (politik uang) kita sepakat drop orang tersebut, kalau terbukti. Ya kita harapkan tidak sampai pencabutan anggota," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (24/2).
Oleh karenanya, Agung mengatakan pengurus Golkar akan segera memberi surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian untuk bekerjasama mengawasi jalannya Munas dari politik uang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan bentuk kerjasama dengan KPK dan kepolisian dalam Munas adalah bagian dari pencegahan serta membentuk generasi baru partai berlambang pohon beringin tersebut.
Nantinya, kata Yorrys, mekanisme pencalonan akan diatur lebih lanjut oleh kepanitiaan, atau secara khusus melalui steering comittee (SC). Sebab, berdasarkan pengalaman selama dia bergelut di Golkar, banyak ruang politik transaksional dalam gelaran Munas.
"Selama saya ikut tiga kali Munas pascareformasi, ada ruang peluang orang lakukan politik transaksional," kata Yorrys.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan, berdasarkan usulan pada rapat pengurus harian, dalam Munas mendatang, akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian.
Keterlibatan itu kata Ical merupakan bentuk kerjasama dalam mengawasi jalannya Munas. "Jadi saya akan tulis surat, dan bikin sistemnya. Nggak bisa sembarangan, karena kan tidak semua merupakan bagian daripada pemerintahan," kata Ical, tadi malam.
Sedangkan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, dalam rapat diusulkan bahwa penggunaan surat dukungan sebagai sebuah syarat, diubah dengan pemilihan langsung secara tertutup dalam dua tahap.
"Surat dukungan tidak akan digunakan dalam Munas, tapi dilakukan melalui pemilihan tertutup, dalam dua tahap," kata Idrus. (pit)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK