Pelarangan tersebut diutarakan Sekretaris Jenderal Festival Belok Kiri Indraswari Agnes, kepada CNN Indonesia, melalui sambungan telepon. Ia menuturkan, pelarangan itu berbanding terbalik dengan kebijakan PKJ pada 19 Februari lalu.
"PKJ telah memberikan surat izin pelaksanaan acara kepada kami. Mereka lalu meminta kami mengurus izin lebih lanjut ke polsek," ucap Agnes.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelahnya, menurut Agnes, panitia menyampaikan surat itu kepada PKJ. Senin (22/2), pengelola TIM yang secara struktural berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu kemudian memasang banner promosi festival di area TIM.
Agnes memaparkan, pada pertemuan itu otoritas PKJ berkata, sebelum festival digelar, Polsek Menteng harus mengeluarkan surat izin terlebih dulu.
Akan tetapi, kata Agnes, Polsek enggan menerbitkan surat izin dan merekomendasikan panitia untuk mengurus perizinan ke Polres Jakarta Pusat. Belakangan, otoritas polres justru meminta panitia mengajukan permohonan ke Polda Metro Jaya.
Jumat (26/2), menurut Agnes, PKJ melayangkan surat kepada panitia yang intinya tidak memberikan izin pelaksanaan Festival Belok Kiri.
Lihat juga:Gonjang-ganjing Nasib Taman Ismail Marzuki |
Lawan Orde Baru
Ketua Penyelenggara Festival Belok Kiri, Dolorosa Sinaga, mengatakan, kegiatan yang telah dipersiapkan selama satu tahun itu ingin menumbuhkan kesadaran generasi muda tentang propaganda yang dilancarkan Orde Baru.
Mantan Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta itu berkata, pemerintah dan sejumlah kelompok masyarakat masih terus mereproduksi propaganda Orde Baru.
"Propaganda itu berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti penindasan dan kebencian. Ini perlu dibongkar agar generasi muda dapat tumbuh sehat secara politik dan budaya," ujarnya.
Festival Belok Kiri menghadirkan diskusi, pidato ilmiah, pemutaran film dokumenter dan workshop mengenai beberapa tema seperti kebudayaan emansipatoris serta gerakan buruh dan perempuan.
Beberapa tokoh yang akan dijadwalkan akan berbicara pada forum-forum itu adalah Ketua Dewan Pembina YLBHI Nursyahbani Katjasungkana, sejarawan LIPI Asvi Warman Adam, Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi, dan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwardani.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Hilmar Farid juga dijadwalkan memberikan pidato kunci tentang sejarah gerakan kiri di Indonesia, Minggu (28/2) besok. (abm)