SBY Mengaku Tak Nyaman Soal Belum Islahnya Golkar dan PPP
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Sabtu, 12 Mar 2016 22:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak nyaman dengan belum selesainya dualisme kepemimpinan yang terjadi di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
"Konflik internal partai yang tampaknya berlarut-larut, berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun. Saya kok tidak nyaman ya," ujar Susilo Bambang Yudhoyono melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Sabtu (12/3).
Dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan PPP terjadi sejak 2014 lalu. Di Golkar, Aburizal Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum melalui Munas Bali, dan Agung Laksono menjadi Ketua Umum saat Munas Ancol.
Sementara PPP, Romahurmuziy (Romi) terpilih menjadi Ketua Umum di Muktamar Surabaya, dan Djan Faridz ditunjuk menjadi Ketua Umum di Muktamar Jakarta.
SBY menilai berkelanjutannya dualisme kepemimpinan dikarenakan banyak terlibatnya pemerintah di internal kedua partai tersebut. Menurutnya, hal tersebut memperlihatkan adanya intervensi dan keberpihakan kekuasaan.
"Saya melihat karena pemerintah melibatkan diri. Bukan sekadar mengesahkan, tapi ikut dalam proses benar atau tidak benar. Sah atau tidak sah. Ada unsur keberpihakan yang menjadi masalah," katanya.
Di tahun 2015, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan, kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono dan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy yang sah. Hal itu memicu diambilnya langkah hukum oleh pihak Aburizal Bakrie dan Djan Faridz.
Mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga kasasi di Mahkamah Agung.
"Kalau pihak yang bersengketa membawa ke danah hukum, maka domainnya hukum. Hukum juga jelas," tuturnya.
Pada bulan Februari 2016, Yasonna Laoly menarik SK pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, dan memperpanjang masa berlaku kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009.
Kepengurusan Golkar yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham diberikan waktu enam bulan untuk menyelenggarakan Munas Islah dan menghasilkan kepengurusan baru.
Serupa, Yasonna juga menarik SK pengesahan kepengurusan PPP yang dipimpin Romahumuziy dan Aunur Rofiq. Dia mengesahkan kembali kepengurusan PPP yang dipimpin Suryadharma Ali. Romi tercatat sebagai sekretaris jenderal di kepengurusan tersebut.
Karenanya, dia berharap agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat bijaksana menangani permasalahan internal Partai Golkar dan PPP. Presiden keenam Indonesia ini meminta agar pemerintahan Jokowi menjadi fasilitator yang baik bagi seluruh partai politik.
"Saya ingin Pak Jokowi mengemban tugas dengan baik. Negara dapat memberi ruang sehingga ada fairness dan fairplay di Pilkada 2017 dan Pilkada 2019," ucapnya.
(obs)
"Konflik internal partai yang tampaknya berlarut-larut, berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun. Saya kok tidak nyaman ya," ujar Susilo Bambang Yudhoyono melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Sabtu (12/3).
Dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan PPP terjadi sejak 2014 lalu. Di Golkar, Aburizal Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum melalui Munas Bali, dan Agung Laksono menjadi Ketua Umum saat Munas Ancol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tahun 2015, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan, kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono dan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy yang sah. Hal itu memicu diambilnya langkah hukum oleh pihak Aburizal Bakrie dan Djan Faridz.
Mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga kasasi di Mahkamah Agung.
"Kalau pihak yang bersengketa membawa ke danah hukum, maka domainnya hukum. Hukum juga jelas," tuturnya.
Pada bulan Februari 2016, Yasonna Laoly menarik SK pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, dan memperpanjang masa berlaku kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009.
Kepengurusan Golkar yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham diberikan waktu enam bulan untuk menyelenggarakan Munas Islah dan menghasilkan kepengurusan baru.
Serupa, Yasonna juga menarik SK pengesahan kepengurusan PPP yang dipimpin Romahumuziy dan Aunur Rofiq. Dia mengesahkan kembali kepengurusan PPP yang dipimpin Suryadharma Ali. Romi tercatat sebagai sekretaris jenderal di kepengurusan tersebut.
Karenanya, dia berharap agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat bijaksana menangani permasalahan internal Partai Golkar dan PPP. Presiden keenam Indonesia ini meminta agar pemerintahan Jokowi menjadi fasilitator yang baik bagi seluruh partai politik.
"Saya ingin Pak Jokowi mengemban tugas dengan baik. Negara dapat memberi ruang sehingga ada fairness dan fairplay di Pilkada 2017 dan Pilkada 2019," ucapnya.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK