Kronologi Pembatalan Pemutaran Film Pulau Buru di Goethe

Jakarta, CNN Indonesia -- “Kepungan” organisasi massa membuat pemutaran perdana film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang mestinya digelar di Goethe-Institut, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin sore, dibatalkan.

Pemutaran film yang bercerita tentang tahanan politik tahun 1965 yang “pulang” ke Pulau Buru, Maluku, itu akhirnya dipindah ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan dihelat terbatas.

Panitia penyelenggara pemutaran film Pulau Buru menyebut telah mengurus pemberitahan ke Kepolisian sejak 4 Maret. Selanjutnya informasi pemutaran film yang disutradarai oleh Rahung Nasution itu disebarluaskan sejak minggu lalu.

Baca juga: Suara Pulau Buru yang Kembali Dibungkam

Namun Rabu pagi, Kepolisian Sektor Menteng menginformasikan kepada panitia penyelenggara bahwa ada penolakan ormas terhadap pemutaran film itu.

"Dinformasikan oleh Kepolisian, akan ada demonstrasi dari ormas yang tidak setuju dengan acara ini," kata produser film itu, Wisnu Yonar.

Berdasarkan informasi dari Kepolisian tersebut, pukul 12.00 WIB Goethe Institute membatalkan penayangan film yang berdurasi 48 menit itu.

Pukul 15.00-16.00 WIB, belasan orang yang mengaku dari salah satu ormas datang berunjuk rasa ke Goethe-Institut. Demonstrasi berlangsung aman.

Baca juga: LBH Jakarta Anggap Polisi Salah terkait Pembatalan Film Buru

Panitia selanjutnya mencari alternatif lokasi penayangan film. Akhirnya  sekitar pukul 15.00 WIB, panitia mengambil keputusan memindahkan pemutaran film Pulau Buru ke Komnas HAM. Film lalu diputar pukul 17.00 WIB seperti waktu yang semula ditentukan.

Sebelum film diputar, panitia menggelar konferensi pers di Komnas HAM terkait pembatalan penayangan film itu di Goethe-Institut.

Meski diwarnai protes dari ormas tertentu, pemutaran perdana Pulau Buru Tanah Air Beta di Komnas HAM tetap ramai penonton. Panitia memutar film dalam dua sesi karena ruangan tak cukup menampung sekitar 300-400 penonton yang datang.

Baca juga Elsam: Kasus 1965 Dominasi Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

(agk)