Luhut Sebut Utusan Khusus Papua Tak Diperlukan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan membentuk utusan khusus untuk mempersiapkan dialog nasional di Papua. Persoalan Papua, kata Luhut, bakal ditangani langsung olehnya sebagaimana perintah Presiden Jokowi.

“Untuk apa utusan khusus Papua? Presiden Jokowi perintahkan saya langsung untuk pergi ke Universitas Cenderawasih tanggal 29 Maret ini, menjelaskan program pemerintah soal Papua,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut Luhut, utusan khusus tak diperlukan karena Presiden Jokowi sudah menunjuk Lenis Kagoya –mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua– sebagai Staf Khusus Presiden.

Luhut berpendapat persoalan di Papua sebenarnya sederhana, yakni tidak ada pengelolaan yang baik atas dana otonomi khusus Papua untuk kepentingan pembangunan provinsi itu. Luhut mengakui pemerintah selama ini lalai.

“Triliunan yang dihabiskan untuk dana otsus itu kan besar. Sudah 48 tahun Freeport ada, tapi masak kita enggak bisa membuat Uncen (Universitas Cenderawasih) sebagai sekolahan yang bagus,” ujar mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu.

Baca juga: Dana Otonomi Khusus Besar, Luhut Heran Papua Masih Bergejolak

Presiden Jokowi, kata Luhut, berencana untuk memperbaiki semua kelalaian tersebut. Salah satunya melalui peningkatan kualitas pendidikan di Papua seperti mendirikan institut teknologi yang berkualitas, gedung asrama yang bagus, serta menyediakan guru yang terampil.

“Namun untuk perbaikan kan enggak bisa secepat membalik telapak tangan,” kata Luhut.

Usul penunjukkan utusan khusus Papua sebelumnya dilontarkan oleh Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Utusan ini dipandang perlu untuk membantu Presiden Jokowi mempersiapkan dialog nasional guna mewujudkan perdamaian di Papua dan Papua Barat.

"Utusan khusus bisa dari kalangan sipil maupun militer. Bila dari militer, sebaiknya bukan dari Kopassus karena ada resistensi dari masyarakat Papua (atas Kopassus)," kata Koordinator Tim Papua LIPI Adriana Elizabeth di Jakarta.

Baca juga: LIPI Usulkan Jokowi Punya Utusan Khusus untuk Papua

Adriana mengatakan utusan khusus Papua mesti figur yang dipercaya Jokowi, paham dengan baik tentang akar persoalan Papua, objektif dan tak diskriminatif, serta tidak pernah terlibat dalam milisi sipil pro-Indonesia atau kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Syarat-syarat itu, kata Adriana, bertujuan agar utusan khusus itu mendapat legitimasi kuat dalam proses dialog nasional Papua. (agk)