"Kami maunya yang punya mobil kalau mau jadi taksi juga ikuti aturan harus ditempel 'Grab Taxi' atau 'Uber Taxi'. Kamu juga harus bayar pajak penghasilan," kata Ahok ketika ditemui di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/3).
Menurut Ahok, sejumlah syarat juga harus dipenuhi untuk menyeimbangkan persaingan taksi aplikasi dan taksi biasa. Syarat tersebut seperti pendaftaran KIR untuk uji kelayakan dan penjaminan asuransi penumpang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang efisien akan menguntungkan warga dan yang penting tandingnya sama. Saya tidak mau membatasi taksi. Siapa yang hemat siapa yang survive akan hidup," katanya.
Ratusan sopir taksi yang tergabung dalam Paguyuban Penumpang Angkutan Darat (PPAD) menuntut pembekuan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasi angkutan online seperti Grab Taxi dan Uber Taxi. PPAD menilai perusahaan aplikasi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan. (bag)