Melawat ke Fiji, Luhut Hendak Tegaskan Soal Papua Sudah Final
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Senin, 28 Mar 2016 18:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar politik dan Ketua Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, Freddy Ndolu, menilai kunjungan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ke Fiji terkait erat dengan munculnya ancaman Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Fiji merupakan salah satu negara Pasifik Selatan –kawasan yang menjadi basis penyebaran dan kampanye Gerakan Papua Merdeka. Gerakan ini, selain meresmikan kantor di Wamena, Papua, telah lebih dulu mendirikan kantor di Vanuatu dan Solomon.
"Saya lihat lawatan Pak Luhut ke Fiji merupakan bahasa politik untuk menunjukkan ke negara lain bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Negara lain tidak bisa ikut campur urusan dalam negeri, dan persoalan Papua sudah final," kata Freddy kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/3).
Ia menganggap persoalan Gerakan Pembebasan Papua yang menghangat belakangan ini tidak terkait dengan isu separatisme, melainkan sekadar kritik terhadap pemerintah.
"Saya rasa persoalan yang ada di Papua saat ini belum sampai isu separatisme. Gerakan-gerakan yang muncul hanyalah soal kritik pemerintah pusat agar memenuhi hak-hak warga Papua," ujar Freddy.
Dalam kajian separatisme Papua yang selama ini ada, kata Freddy, kritik tersebut merupakan bagian dari kritik rakyat atas implementasi kebijakan pemerintah terkait Papua, terutama soal otonomi khusus.
Menurut Freddy, bisa saja kritik muncul lantaran kebijakan dengan implementasi di lapangan tidak sejalan. "Penyimpangan terjadi dan hak-hak warga tidak terpenuhi. Makanya pemerintah perlu memastikan antara program dengan operasional di lapangan benar selaras.”
Penanganan masalah Papua, kata Freddy, sudah banyak berubah di masa pemerintahan Jokowi. Dia melihat pemerintah saat ini lebih serius dan mengubah gaya pendekatan terhadap warga Papua dari cara kekerasan ke soft power.
Freddy mencontohkan kunjungan Jokowi ke Papua untuk menghabiskan malam Tahun Baru, melihat matahari terbit di sana, serta bercengkerama langsung dengan masyarakat lokal. Selain itu, adanya komitmen pemerintah untuk mengebut pembangunan infrastruktur di Papua seperti jalan raya.
"Oleh karena itu, saya lihat Gerakan (Pembebasan Papua) hanya sebatas kritik agar pemerintah memberikan perhatian ke Papua jangan sampai kendor," ujar Freddy.
Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenkopolhukam, Marsda Agus Barnas, mengatakan lawatan Luhut ke Fiji merupakan kunjungan diplomatik. Dalam kunjungan ini, Indonesia sekaligus akan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Fiji yang belum lama ini terkena musibah topan.
Indonesia juga akan mengirim satu kompi pasukan Zeni TNI Angkatan Darat ke Fiji untuk membantu pembangunan pascabencana di salah satu negara Pasifik Selatan itu. Oleh sebab itu dalam lawatannya, Luhut membawa delegasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan TNI.
Semua langkah itu dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat posisi dan perannya di kawasan Pasifik Selatan yang menjadi basis Gerakan Pembebasan Papua. Kesamaan ras, Melanesia, menjadi alasan utama ULMWP berekspansi di Pasifik Selatan.
Beberapa waktu lalu, Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua Benny Wenda mengklaim organisasinya mendapat dukungan dari negara-negara Melanesia. ULMWP, kata Benny, akan terus mengintensifkan upaya mereka dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat internasional atas hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.
Benny yang kini tinggal di London, Inggris, pascakabur dari Penjara Abepura, Jayapura, pada 2002 itu juga menuntut kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua diusut tuntas dengan melibatkan misi pencari fakta beranggotakan perwakilan negara-negara Pasifik Selatan.
(agk)
Fiji merupakan salah satu negara Pasifik Selatan –kawasan yang menjadi basis penyebaran dan kampanye Gerakan Papua Merdeka. Gerakan ini, selain meresmikan kantor di Wamena, Papua, telah lebih dulu mendirikan kantor di Vanuatu dan Solomon.
"Saya lihat lawatan Pak Luhut ke Fiji merupakan bahasa politik untuk menunjukkan ke negara lain bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Negara lain tidak bisa ikut campur urusan dalam negeri, dan persoalan Papua sudah final," kata Freddy kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya rasa persoalan yang ada di Papua saat ini belum sampai isu separatisme. Gerakan-gerakan yang muncul hanyalah soal kritik pemerintah pusat agar memenuhi hak-hak warga Papua," ujar Freddy.
Penanganan masalah Papua, kata Freddy, sudah banyak berubah di masa pemerintahan Jokowi. Dia melihat pemerintah saat ini lebih serius dan mengubah gaya pendekatan terhadap warga Papua dari cara kekerasan ke soft power.
Freddy mencontohkan kunjungan Jokowi ke Papua untuk menghabiskan malam Tahun Baru, melihat matahari terbit di sana, serta bercengkerama langsung dengan masyarakat lokal. Selain itu, adanya komitmen pemerintah untuk mengebut pembangunan infrastruktur di Papua seperti jalan raya.
"Oleh karena itu, saya lihat Gerakan (Pembebasan Papua) hanya sebatas kritik agar pemerintah memberikan perhatian ke Papua jangan sampai kendor," ujar Freddy.
Indonesia juga akan mengirim satu kompi pasukan Zeni TNI Angkatan Darat ke Fiji untuk membantu pembangunan pascabencana di salah satu negara Pasifik Selatan itu. Oleh sebab itu dalam lawatannya, Luhut membawa delegasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan TNI.
Semua langkah itu dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat posisi dan perannya di kawasan Pasifik Selatan yang menjadi basis Gerakan Pembebasan Papua. Kesamaan ras, Melanesia, menjadi alasan utama ULMWP berekspansi di Pasifik Selatan.
Benny yang kini tinggal di London, Inggris, pascakabur dari Penjara Abepura, Jayapura, pada 2002 itu juga menuntut kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua diusut tuntas dengan melibatkan misi pencari fakta beranggotakan perwakilan negara-negara Pasifik Selatan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK