BPK: Kerugian Negara Proyek Hambalang Rp706 Miliar

Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Kamis, 31 Mar 2016 00:43 WIB
Ketua BPK Harry Azhar juga menyampaikan bahwa pembayaran atas proyek Hambalang digelembungkan mencapai angka Rp541 miliar. Presiden Joko Widodo saat meninjau komplek olahraga Hambalang di Kabupaten Bogor, Jumat (18/3). (CNNIndonesia/Utami Diah Kusumawati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar mengatakan total kerugian negara dari proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang mencapai Rp706 miliar. Jumlah tersebut didapat dari hasil audit investigasi BPK pada 2012 hingga 2013.

"Dari angkat total lost tersebut bisa diketahui berapa yang bisa diselamatkan untuk diteruskan pembangunannya," kata Harry di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/3).

Harry mengatakan jumlah tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi, yang melibatkan beberapa nama petinggi pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai kelanjutan nasib proyek Hambalang.

Rapat tersebut turut dihadiri pula oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Bupati Kabupaten Bogor Nurhayanti serta Jaksa Agung HM Prasetyo.

Selain itu, dalam ratas Harry juga menyampaikan pembayaran atas proyek Hambalang digelembungkan mencapai angka Rp541 miliar.

Dari jumlah tersebut, ujarnya, pemerintah akan mencari tahu mengenai jumlah aset yang bisa diselamatkan. Harry mengatakan pihaknya juga telah menyerahkan kewenangan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bahan-bahan investigasi yang telah ditemukan BPK, katanya, kemudian bisa menjadi bahan lanjutan audit dari BPKP atas proyek Hambalang. Audit juga dilakukan untuk mengetahui apakah masih ada utang negara terhadap para kontraktor proyek.

"Itu akan termasuk diaudit BPKP nanti bagian kalau negara berutang, kita harus fair bayar. Jadi, tidak bisa lepas tangan tetap tuntaskan kewajiban negara," ujarnya menjelaskan.

Harry mengatakan audit BPKP atas keuangan proyek Hambalang kemudian akan ditetapkan secepatnya, sesuai dengan keputusan Presiden Jokowi.

"Intinya adalah saya positif keinginan Presiden untuk selamatkan aset negara sebanyak-banyaknya," katanya menegaskan.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewabroto memastikan pihaknya tidak akan menelantarkan tagihan dari kontraktor yang belum terbayar pemerintah.

Selama ini, kata Gatot, masih ada tagihan-tagihan muncul dari kontraktor lama proyek tersebut yang meminta kepastian pembayaran yang menjadi hak mereka.

Menurut Gatot, para kontraktor tersebut mengklaim penyelesaian Hambalang sudah 52 persen. Hal tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh konsultan independen lainnya yang menaksir pembangunan baru mencapai 48 persen.

"Kami tidak ada niat untuk tidak membayar kontraktor. Cuma nantinya, harus ada lembaga atau konsultan independen yang memastikan penghitungannya, Hambalang selesai berapa persen," katanya.

Proyek P3SON di Hambalang dimulai pada era Menpora Andi Malarangeng dan mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp 1,2 triliun. Proyek yang direncanakan selesai selama tiga tahun itu kemudian mangkrak karena kasus korupsi yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah nama tersangkut dari kasus korupsi tersebut, seperti di antaranya bekas Menpora Andi Mallarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras (perusahaan sub kontraktor) Mahfud Suroso. (gil/yns)
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER