Soal Reshuffle, PKB: Yakin Presiden Bijak dan Menghargai PKB

Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Selasa, 05 Apr 2016 00:36 WIB
PKB menaruh kepercayaan terhadap Presiden Jokowi tidak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan, juga intervensi dari pihak lain.
Presiden Joko Widodo (kanan) memukul bedug sebagai tanda dibukanya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri) dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat (5/2). Mukernas PKB mengangkat tema Holopis Kuntul Baris, menangkan rakyat dalam persaingan global. (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding mengatakan, partainya sangat yakin, Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet jilid II. Namun, tak kalah yakinnya, Karding memastikan Jokowi akan bersikap bijak dan arif dalam melakukan reshuffle kabinet.

“Kami yakin, hiruk pikuk pemberitaan media massa terkait reshuffle, tak akan mempengaruhi sikap dan pertimbangan Presiden,” kata Abdul Kadir di Jakarta, Senin (4/4) dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com

Ia pun percaya Presiden Jokowi tidak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan, juga intervensi dari pihak lain.
Anggota DPR RI ini mecermati ramainya isu bongkar pasang Kabinet Kerja lebih karena beberapa elite yang ingin memaksakan kepentingannya,  sehingga membuat bising situasi politik nasional. Bila tidak segera dihentikan, PKB khawatir para pembantu presiden terganggu konsentrasi kerjanya, sehingga mengganggu program pembangunan yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seakan ingin membela koleganya di Kabinet Kerja Jokowi, ia mencontohkan Kementerian Desa yang dipimpin Marwan Jafar, Politisi PKB. Ia melihat, program pembangunan desa, yang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dianggap telah mulai menunjukan perkembangan yang baik.
Terkait dengan isu pencopotan pucuk pimpinan Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi yang marak diberitakan media, Abdul Kadir menyatakan, adalah hak prerogratif presiden. Namun ia mengaku tahu jika selama ini Kemedes menjadi incaran dari banyak pihak termasuk dari partai politik. Hal itu bisa dilihat dari adanya upaya mendesak presiden untuk menganti Menteri Desa Marwan Jafar, dengan cara mengorganisir massa , membangun opini  dan sebagainya.

 “Kami yakin presiden akan arif dan senantiasa menghargai PKB,” tandasnya.
(pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER