Wacana Pembangunan Perpustakaan DPR Dikritik di Paripurna

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana pembangunan perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat dikritik dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke IV 2015-2016, Rabu (6/4). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto didampingi pimpinan DPR lainnya. Hanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang tak tampak.

Seusai Agus membuka rapat, Ketua Komisi IV Edhy Prabowo langsung memberikan interupsi perihal rencana pembangunan perpustakaan yang diprakarsai Ketua DPR Ade Komarudin. Dia menilai, pembangunan perpustakaan tidak tepat jika melihat situasi ekonomi saat ini.

"Petani sawit dan karet menjerit. Harga titik terendah satu kilo karet tidak lebih mahal dari satu kilogram beras. Alangkah baiknya DPR mengambil langkah bijak sampai situasi ekonomi kembali atau setidaknya sampai petani karet mendapat harga layak," ujar Edhy dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI.

Interupsi Edhy langsung dijawab oleh Ade Komarudin dalam paripurna. Menurutnya, pembangunan perpustakaan adalah usulan dari beberapa cendikiawan yang sempat berkunjung ke DPR.

Pilihan Redaksi Ade Berani Pertaruhkan Citra Soal Perpustakaan DPR Beda Pendapat PAN dan Golkar Soal Proyek Perpustakaan DPR Ketua BURT Mengaku Tidak Tahu Urgensi Perpustakaan DPR

Ade mengapresiasi usulan tersebut. Namun dia mengaku tidak bisa langsung menyetujui pembangunan perpustakaan tanpa kesepakatan bersama dari fraksi dan pemerintah.

"Kalau diputuskan dalam rapat pimpunan fraksi itu baru keputusan. Tapi kami harus diskusi dengan pemerintah. Kalau pemerintah enggak setuju, kami DPR enggak bisa juga apa-apa. Kami juga pertimbangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono mengaku tidak mengetahui urgensi pembangunan perpustakaan DPR. Dia mengatakan, pembangunan perpustakaan merupakan salah satu mega proyek DPR.

"Saya enggak mengerti. Coba tanya ketua DPR. Itu sudah bukan domain kami," kata Roem di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/4).

Dia menjelaskan, BURT telah menyelesaikan pembahasan termasuk anggaran bersama Badan Anggaran DPR sejak 2015. Proses saat ini berada di Kesekretariatan dan pimpinan DPR.

Pembahasan mega proyek DPR juga selesai dilakukan sebelum adanya moratorium pembangunan gedung yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Rencana modernisasi parlemen terdiri dari tujuh tahapan. Dimulai dari pembangunan alun-alun demokrasi, pembangunan museum dan perpustakaan, dan membangun akses publik ke Gedung DPR.

Dilanjut pembangunan pusat pengunjung, pembangunan ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-undang, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, dan menjadikan DPR ikon baru dan tempat kunjungan warga.

Diskusi Ade Komarudin bersama cendikiawan pada tiga pekan lalu membuat wacana itu kembali menguat. Perpustakaan DPR direncanakan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, mampu menampung hingga 600ribu buku.

Nantinya, perpustakaan DPR diharapkan seperti library of congress di Amerika Serikat. Wacana itu disetujui Ade. Dia pun mengaku, siap menghadapi pihak yang menolak pembangunan itu.

Pembangunan perpustakaan DPR diperkirakan bakal menghabiskan anggaran senilai Rp570 miliar dengan sistem tahun jamak. (obs)