YLKI Keluhkan Pelayanan Bandara Husein Sastranegara

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengeluhkan pelayanan terutama kepada konsumen yang diberikan pihak Bandara Husein Sastranegara. Tulus Abadi, konsumen bandara dan Ketua Pengurus YLKI mencermati ada tiga hal yang menjadi pekerjaan rumah pihak PT Angkasa Pura 2, Mabes TNI Angkatan Udara, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang menurutnya sebagai pengelola bandara.

Sebelum renovasi, bandara Husein kata Tulus kondisinya sangat kumuh, over capacity, sesak. Namun setelah diresmikan pada Rabu (6/4) wajah bandara kebanggaan kota Bandung ini sedikit berbenah.

Namun, menurutnya masih ada tiga hal yang menurutnya perlu dibenahi pihak pengelola. Pertama Area parkir yang sangat terbatas.

Menurutnya, jika terjadi peak session atau jam penuh penerbangan terjadi antrian yang sangat panjang dan semrawut. “Lebih ironis lagi, sekalipun hanya drop saja penumpang tetap dikenakan tarif. Ini jelas tidak adil,” kata Tulus dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Ahad (10/4).

Pilihan Redaksi Ekonomi Sulit, YLKI Minta Iuran BPJS Kesehatan Tak Dinaikkan YLKI Minta Pertamina Tambah Stok Saat Harga BBM Turun YLKI: Hati-hati Beli Properti di Area Reklamasi YLKI Nilai Pembangunan Simpang Susun Semanggi Tak Tepat

Persoalan kedua menurut YLKI adalah bus besar tidak boleh masuk ke area bandara. Ini kata Tulus membuat konsumen kesulitan terutama yang datang dengan rombongan besar. 

“Apalagi konsumen asing dengan belanjaan banyak. Padahal jarak bandara dari jalan raya sekitar 200 meter,” kata Tulus.

Masalah ketiga dalam pelayananan bandara Hussein adalah pelayanan taksi yang sangat tidak standar. Itu terutama dari segi sisi tarif dan jenis armada. Pengemudi taksi kata Tulus sering menetapkan tarif secara sepihak dengan main tembak.

YLKI memberi masukan yakni dengan kondisi bandara yang sudah terlihat megah, seharusnya didukung dengan pelayanan pendukung yang prima.

Seharusnya, kata Tulus, tiga persoalan tersebut diselesaikan jika ada koordinasi yang kuat dan sinergis dengan manajemen PT Angkasa Pura 2, Mabes TNI AU, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

“Misalnya taksi okelah dikelola TNI AU, tapi mustinya ada Standar Pelayanan Minimal. Juga mestinya disediakan mobil antar jemput untuk menghubungkan bandara dengan jalan raya, agar tidak malu-maluin konsumen asing dengan rombongan besar,” kata Tulus. (bag)