Biaya Daftar Calon Ketum Golkar Rp20 Miliar Tak Dibenarkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Beredarnya informasi bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa  (Munaslub) Partai Golkar pada 7 Mei 2016, akan ada mekanisme uang pendaftaran calon ketua umum sebangak Rp20 miliar, dinilai sebagai hal yang konyol apabila itu benar, apalagi itu menjadi keputusan Steering Committee Munaslub.

“Kami berharap hal tersebut hanya menjadi isu, jangan sampai terjadi. Slogan Suara Golkar Suara Rakyat, harus dapat tercermin dalam tingkah laku dan kebijakan yang diambil oleh Partai Golkar,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia, Selasa (12/4().

Dia menyatakan, demokrasi dalam tubuh Partai Golkar harus berjalan sebagaimana tuntutan publik. “Tidak bisa dibenarkan kalau tata cara pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar dipungut biaya dengan uang sebanyak itu,” katanya.

Pilihan Redaksi Ical Sebut Tak Ada Hambatan Jelang Munas Islah Golkar Gelar Debat Calon Ketua Umum Sebelum Munaslub Jelang Munaslub, Golkar Rumuskan Kriteria Calon Ketua Umum Golkar Gelar Rapat Panitia Pengarah Munaslub Rapat SC Golkar Sepakati Bentuk Delapan Komite Munaslub

Cara-cara seperti itu, lanjutnya, keluar dari kaidah yang diatur dalam AD/ART dan keluar dari kelaziman pelaksanaan Munas Partai Golkar sebelumnya. “Yang begitu tidak pernah ada selama ini, nilai uang Rp20 miliar itu bukan sedikit,” ucapnya.

Logika sederhananya, menurut Sirajuddin, apabila ada 10 kandidat ketua umum, berarti ada uang Rp200 miliar yang dikantongi oleh Steering Committee. “Buat apa uang sebanyak itu dalam Munaslub? Substansi Munaslub itu harus berjalan dengan bersih, dan menghasilkan Ketua Umum Partai Golkar yang mencerminkan perubahan, regenerasi, dan diterima semua pihak, baik oleh publik,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu melanjutkan, Munaslub harus mengacu pada prinsip dasar kesederhanaan, demokratis, rekonsiliatif, berkeadilan, dan bersih.

“Siapa saja kader yang berkeinginan maju, silakan bertarung secara sehat, fair play, dan di-guidance dengan aturan yang sehat pula, serta pemilik suara dapat memilih calon ketua umum secara bebas tanpa ada intimidasi dan ancaman,” ujarnya. “Jadikan AD/ART sebagai acuan dasar semua, aturan turunannya tidak boleh keluar dari pakem.”

Lebih jauh Sirajuddin mengingatkan bahwa jangan sampai Partai Golkar semakin jauh dari rakyat. Seluruh kader dituntut bersama-sama menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang semakin dekat dengan rakyat dan peduli terhadap penderitaan rakyat.

“Jangan sampai dipersepsikan oleh publik bahwa Partai Golkar adalah partainya para pengusaha, dan para pemilik modal, dan tidak ada lagi ruang bagi aktivis partai dan anak rakyat untuk berjuang bersama Partai Golkar,” tutur Sirajuddin.

Kesederhanaan dalam pelaksanaan Munaslub, menurutnya, tidak akan mengurangi substansi dan makna Munaslub itu sendiri. Partai Golkar sebagai partai tua yang memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam perpolitikan Indonesia harus bisa memberikan teladan yang baik kepada partai-partai lain.

(obs)