Jakarta, CNN Indonesia -- Fahri Hamzah mengaku tak banyak bicara dalam rapat pimpinan DPR, Senin (25/4) pagi untuk membahas pemecatan dirinya dari Partai Keadilan Sejahtera sekaligus pergantian antarwaktu dirinya sebagai anggota dewan.
"Saya di rapat lebih banyak diam. Saya ikut saja," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta. Menurutnya, dalam rapat tersebut, lima pimpinan DPR tidak ada yang berbeda pendapat.
Lima pimpinan DPR, termasuk dirinya, sepakat untuk dibentuk tim kajian dari biro hukum sekretariat jenderal DPR. Tim ini akan membahas pergantian antarwaktu dirinya dan pergantian Wakil Ketua DPR dari PKS.
Tim ini bakal bekerja selama tiga minggu dan memberikan pendapat hukum pada pimpinan DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pendapat hukum ini yang menjadi dasar pimpinan memutuskan akan menindaklanjuti atau menetapkan surat pemecatan Fahri berstatus quo.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan, tidak mempermasalahkan turut sertanya Fahri dalam rapat. Menurutnya, hal itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan.
Menurut Fadli, tidak semua surat dapat langsung ditindaklanjuti pimpinan dewan, terutama yang berproses hukum.
Fahri menggugat PKS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pemecatannya. Fahri dipecat dari semua jenjang di PKS per 6 April. Mulai sebagai kader, hingga keanggotaan dan jabatan pimpinan DPR. PKS menunjuk Ledia Hanifa sebagai Wakil Ketua DPR, menggantikan Fahri.
Alasan pemecatan adalah PKS menilai Fahri tidak disiplin dan sering mengeluarkan ucapan kontroversial dan kontraproduktif.
Rapat pimpinan tidak hanya membahas surat pemecatan Fahri. Pimpinan membahas semua surat yang masuk, termasuk surat pemecatan Kader PKS di Komisi I DPR Gamari Sutrisno.
(sur)