Puan Terus Cek Kebenaran Dugaan Kerusuhan di Tolikara

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, jajarannya terus mengecek kondisi Tolikara. Sebelumnya, diduga terjadi kerusuhan di Kabupaten Tolikara karena kecemburuan dalam pembagian dana respect yang dinilai tidak adil antar distrik Gika dan Panaga.

"Sesuai kewenangan, saya meminta BPBD tetap siap siaga di sana dan melakukan langkah yang perlu dilakukan. Juga berkoordinasi ke pusat," kata Puan di Gedung DPR, Selasa (26/4).

Saat ini, dia masih menunggu laporan lengkap dugaan konflik sosial di Tolikara. Jajarannya juga sudah menuju Tolikara sejak dikabarkannya kerusuhan pada Minggu (24/4).

Pilihan Redaksi Kepala Suku saat Tolikara Membara: Selamatkan Rumah Ustaz! Pemerintah Klaim Sudah On Track, Tak Cemas Separatisme Papua Iri soal Dana Bantuan, Dua Distrik di Papua Saling Serang Mabes Polri Bantah Ada Konflik di Tolikara Papua

Informasi kerusuhan di Tolikara pertama kali disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tolikara, Feri Kagoya. Feri menuturkan, konflik sosial pecah sejak 9 hingga 18 April ini dan menewaskan satu orang.

Menurutnya, dana respect itu diberikan melalui dana otonomi khusus dan dilakukan gubernur setempat. Karenanya, dia akan mengecek masih diberlakukannya atau tidak sistem pemberian dana respect seperti itu.

"Siapa yang melakukan distribusinya karena memang tidak melalui pemerintah pusat tetapi melalui anggaran APBD yang ada di dana otonomi khusus," ucap Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Dana respect adalah bantuan langsung dari pemerintah provinsi untuk pemberdayaan masyarakat. Konflik terpicu karena warga distrik Gika merasa dirugikan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, ia telah meminta bantuan dan berupaya mendamaikan. Namun potensi konflik masih tinggi karena ada dendam antara kedua pihak.

Sementara itu, Markas Besar Polri membantah telah terjadi konflik akibat bantuan langsung pemerintah di Tolikara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Agus Rianto berkata, Kepolisian Daerah Papua sudah melakukan penyidikan seperti memeriksa lima orang saksi, termasuk camat dan keluarga korban terhadap penemuan jenazah seorang pegawai negeri sipil pada 9 April lalu.

Senada, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw berpendapat, perdebatan soal dana bantuan lumrah terjadi di Papua. Namun dia membantah, perdebatan itu berujung pada konflik perkelahian antar suku, maupun kerusuhan dan pembakaran.

Perdebatan dikarenakan perbedaan besaran dana yang didapat warga di setiap desa. Menurutnya, perbedaan itu akibat jumlah dan kepadatan penduduk di setiap desa berbeda, meski jumlah besaran dananya sama.

(obs)