"Walaupun mereka beli sendiri asetnya, kami belum tahu (apakah akan dikembalikan atau tidak). Masalah pemulangan ini kan sesuatu yang terintegrasi, kami harus berhati-hati," kata Tjahjo usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (2/2).
Tjahjo menuturkan, kementeriannya saat ini masih fokus mengamankan aset-aset tersebut agar tidak dijarah. Ia menilai, perlu ada proses penyadaran bagi warga eks Gafatar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini soal ideologi, keyakinan dan cuci otak. Arahnya mau membuat negara baru di Indonesia. Kami harus tegaskan sikap. Siapa kawan, siapa lawan," katanya.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum Gafatar Mahful Tumanurung meminta pemerintah memberi ganti rugi dan melindungi aset bekas anggota Gafatar yang rusak atau ditinggalkan karena pembakaran rumah mereka di Mempawah, Kalimantan Barat.
"Sebagai ekses dari pengusiran dan pemulangan tersebut, kami meminta kepada pemerintah atau pihak berwenang untuk dapat menjamin keselamatan diri dan aset yang terpaksa kami tinggalkan di Kalimantan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak," ujarnya saat konferensi pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Selasa (26/1).
"Uang miliaran rupiah yang dikumpulkan dengan bangun cita-cita kedaulatan pangan pun lenyap begitu saja. Banyak eks anggota yang masih meninggalkan hewan ternaknya seperti sapi di Kalimantan," ujarnya. (abm)