Golkar Gandeng BIN, Kepolisian dan KPK di Gelaran Munaslub

Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 29 Apr 2016 03:28 WIB
Ketua Komite Etik Fadel Muhammad mengatakan tujuan pelibatan aparat penegak hukum untuk memperbaiki citra Golkar yang menurun dalam setiap survei.
Waketum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad mengatakan pelibatan penegak hukum untuk memperbaiki citra partai golkar
Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar memutuskan untuk menggandeng Badan Intelijen Negara, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Munaslub pada 23-26 Mei mendatang .

Ketua Komite Etik Fadel Muhammad mengatakan tujuan pelibatan aparat penegak hukum untuk memperbaiki citra Golkar yang menurun dalam setiap survei.

"Kami ingin agar ada citra baru di Partai Golkar," kata Fadel usai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (28/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Umum Golkar ini menjelaskan, BIN dan Kepolisian akan terlibat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum. Nantinya, kedua institusi itu akan bekerja bersama dengan satuan tugas yang dibentuk.

Fadel mengklaim sudah mendapat lampu hijau dari Kepala BIN Sutiyoso. Bahkan, kata dia, Sutiyoso mendukung langkah yang diambil komite etik untuk melibatkan BIN untuk penyelenggaraan Munaslub yang bersih.

Sementara, ujarnya, Ketua KPK Agus Rahardjo masih belum memutuskan lembaga antirasuah untuk ikut terlibat dalam Munaslub Golkar. Alasannya kata Fadel, tidak ada kerugian negara jika ada praktek politik transaksional selama Munaslub Golkar.

"Dia tidak mau karena ini tidak ada kerugian negara. Saya bilang, saya cuma perlu dia punya aparat dan metodologinya," kata Fadel.

Fadel menyebut Agus masih menunggu keputusan terakhir rapat pleno. Dalam rapat pleno, Steering Committee telah memaparkan materi terkait Munaslub.

Mulai saat ini, kata dia, komite telah bekerja untuk mengawasi politik transaksional calon ketua umum kepada daerah-daerah.

Dia meminta jika ada yang menemukan indikasi itu, maka melaporkannya kepada komite etik dengan disertai bukti dan dokumen pendukung.

"Minggu depan kami akan rapat. Kami akan atur supaya tidak terjadi politik uang seperti perkiraan-perkiraan yang tidak benar," ujar dia.

Sebelumnya, Rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan biaya pendaftaran calon ketua umum untuk pembiayaan Munaslub sebesar Rp1 miliar, dari total estimasi anggaran yang berkisar Rp50 miliar.

Selain itu, rapat juga menetapkan tanggal pelaksanaan Munaslub adalah 23-26 Mei di Nusa Dua Bali. Pada 23 Mei, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir untuk membuka Munaslub. (pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER