Panitia Munas Golkar Bantah Pemerintah Dukung Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar membantah kabar adanya dukungan pemerintah terhadap Setya Novanto yang menjadi salah satu calon ketua umum.

Menurut Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Yorrys Raweyai, panitia memang sering bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, tapi tak terkait dukungan terhadap calon ketua umum.

Pertemuan, kata Yorrys, dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara kader Golkar dengan seniornya yang sekarang berada di pemerintahan.

Lihat juga: Fadel Bantah Setya Novanto Gelar Turnamen Golf

"Kami harus minta pandangan dan masukan, termasuk dari tokoh lain. Golkar sudah memulai tradisi baru untuk meminimalisir hal-hal itu (potensi money politic). Mobilisasi dan lain sebagainya saya bisa komitmen itu tidak mungkin," kata Yorrys di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (9/5).

Dia menyayangkan munculnya isu dukungan dari pemerintah menjelang Munaslub pekan mendatang.

"Itu isu yang saya kecewakan. Kenapa isu itu harus keluar dari kader,” kata Yorrys.

Menurut Yorrys, Presiden Joko Widodo pun tidak mungkin memberi dukungan kepada salah satu calon Ketua Umum Golkar.

“Pak Jokowi bukan Pak Harto, artinya bagi beliau Golkar kan sudah menyatakan dukungan terhadap Pemerintah, selesai," kata Yorrys.

Di kalangan politisi Golkar tersebar kabar bahwa salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia. Selain Setya, delapan calon ketua umum Golkar telah melalui tahap verifikasi, yakni Aziz Syamsudin, Mahyudin, Ade Komarudin, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo dan Priyo Budi Santoso.

Lihat juga: Pemerintah Tak Seharusnya Dukung Salah Satu Caketum Golkar

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia, meski baru sebatas isu, dia mengungkapkan bukanlah suatu hal yang baik jika nantinya calon ketua yang terpilih adalah yang mendapat dukungan dari pemerintah.

"Alangkah tak elok jika ketua umum sebuah partai kemenangannya ditentukan karena didukung oleh Istana," kata Ahmad saat ditemui di kawasan Senayan, Ahad (8/5).

Isu yang beredar, kata Ahmad, gelaran musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar hanya sebuah formalitas karena ketua umumnya sudah terpilih, yaitu Setya Novanto.

Lihat juga: Ade Komarudin Siap Rangkap Jabatan Jika Terpilih Ketua Umum

Apabila ini terjadi, kata Ahmad, akan membatasi hak demokrasi dari kader Partai Golkar. "Ini mengebiri hak demokrasi kader Partai Golkar karena yang (seharusnya) menentukan ketua umum adalah forum munaslub," kata dia. (yul)