Ahok Fokus Atur Tata Pembangunan Mall bukan Moratorium

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan tetap mengizinkan para pengembang untuk melakukan pembangunan pusat perbelanjaan di wilayah Ibu Kota.

Hal itu dinyatakan Ahok sebagai tanggapannya terkait permintaan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) kepada pemerintah kota untuk mencabut moratorium pembangunan mall yang telah diterapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Bagi kami kalau mau bangun mall di Kota ya silakan saja. Masalahnya pengusaha juga tidak mau bangun kok. Mall sudah kebanyakan jadi mau bangun akan  rugi dia," kata Ahok di Balai Kota pada Senin (9/5).

Sejauh ini menurut Ahok yang menjadi permasalahan pembangunan bukanlah sudah atau belumnya moratorium pembangunan pusat perbelanjaan dicabut oleh Pemerintah.

Pilihan Redaksi Begini Hitungan Tarif UberMotor, Beda dengan Gojek dan Grab Bergerak Bersama Demi Kemajuan Pendidikan di Indonesia Pedagang Kaus Band Metal Digelandang Akibat Logo Palu Arit

Ia menyatakan yang menjadi fokus utama pemerintah adalah mengelola tata ruang mengenai pusat perbelanjaan di daerah Ibu Kota.

"Kalau bangun mall di tengah kota ya tidak boleh dong. Kalau di daerah Timur jakarta baru bisa," ujar Ahok.

Menurut Ahok, pemerintah tidak akan menghalangi pengembang yang ingin membangun pusat perbelanjaan di Ibu Kota jika memang sesuai persyaratan yang ada.

"Kami tinggal ajukan saja (pihak pengembang) mau bangun dimana. Jika mereka tidak sesuai ya kami tidak akan izinkan," kata Ahok.

Untuk diketahui, Pemerintah DKI Jakarta hingga kini masih memberlakukan Instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang moratorium Pemberian Izin Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Pertokoan/Mal dengan luas lahan Lebih dari 5.000 meter persegi, sejak dikeluarkannya kebijakan itu pada tahun 2012 yang lalu.

Instruksi ini dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didasari dengan upaya pemerintah melakukan maksimalisasi alih fungsi lahan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air di Jakarta.

Selama ini, maraknya pembangunan gedung-gedung tinggi khususnya pusat perbelanjaan di DKI Jakarta dinilai tidak benar-benar mempertimbangkan juga ketersediaan lahan hijau dan dampak lingkungan bagi masyarakat. (pit)