Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berani membocorkan partai politik yang tak membayar sewa kantor mereka dari aset Pemda DKI Jakarta.
"Nanti saya kasih data dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) partai mana yang pakai aset Pemda DKI Jakarta dan partai mana yang sewa aset DKI. Kayanya ada yang nunggak (tidak bayar sewa)," kata Ahok di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/3).
Namun saat ini, ia membocorkan partai mana yang dimaksud. Ia justru menantang DPRD DKI Jakarta untuk membuat panitia khusus aset DKI Jakarta agar dirinya mengungkapkan data tersebut.
"Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta) bikin pansus dulu jadi bukan saya yang ngomong. Nanti ketahuan kalau bikin pansus aset, siapa yang pinjam ketahuan," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wacana ini muncul saat Ahok ditanya soal penggunaan aset Pemda DKI Jakarta untuk markas gerakan masyarakat yang mendukung dirinya untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Teman Ahok. Ahok mengklaim aset pemerintah tersebut telah disewakan melalui pengelola pihak ketiga alih-alih pemerintah langsung. Alhasil, ia mengklaim tak ada kesalahan prosedur.
Ahok justru menyinggung sejumlah partai nakal yang dinilai tak menbayar biaya sewa ke Pemda DKI Jakarta. Aset tersebut digunakan untuk kantor cabang partai tersebut.
Sementara itu, Chief Executife Officer Cyrus Network Hasan Nasbi mengaku markas Teman Ahok di Graha Pejaten IV Nomor 3, Jakarta Selatan, disewa dari pihak swasta, PT Griya Berlian. Biaya sewa pun telah dibayar lunas oleh Cyrus yakni sekitar Rp150 juta saban tahunnya.
"Tahun 2014 saya sewa satu unit tambahan, unit nomor 3 untuk dijadikan gudang logistik menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) tapi pengelola minta sewa dua tahun. Ya sudah habis Pilpres unit nomor 3 kosong. Waktu Teman Ahok mau bikin kegiatan mereka kan tidak punya uang buat sewa kantor, saya kasih pakai lantai bawahnya buat Teman Ahok," kata Hasan ketika dihubungi, Senin (21/3).
(pit)