Menakar Golkar di Parlemen Usai Munaslub

Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Senin, 16 Mei 2016 14:45 WIB
Daya tawar Golkar sangat rendah. Dukungan terhadap pemerintah diberikan disaat posisi pemerintah sudah tidak lagi memerlukan dukungan.
Calon Ketua umum Partai Golkar Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, perwakilan Syahrul Yasin Limpo dan perwakilan Indra Bambang Utoyo saat menghadiri proses pengambilan no urut dalam proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 7 Mei 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar digelar. Sabtu (14/5), jadi hari yang penting bagi partai yang memiliki sejarah panjang ini. Setidaknya jika Munaslub berjalan lancar, maka pemimpin baru akan menyudahi konflik sepanjang dua tahun terakhir.

Posisi Partai Golkar di parlemen yang diwakili fraksi sebenarnya sangat krusial. Namun konflik membuat Golkar tidak bertaji sama sekali di parlemen.

Otomatis selama dua tahun Golkar hanya berlindung dari nama besar. Dengan 91 kursi di DPR RI, Golkar mencoba membalikkan trahnya untuk berada di luar pemerintahan, namun jelas hal itu tidak bertahan lama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nyaris seluruh calon ketua umum yang telah terdaftar untuk berkontestasi di Munaslub, Bali, menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah.

Praktis Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki mayoritas 560 kursi dikurangi 73 kursi Fraksi Gerindra yang masih tegap berada di barisan "Koalisi Merah Putih" dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi. Jika PKS tidak berbalik seperti Golkar, pemerintah pun masih memiliki suara terbesar dukungan 447 kursi DPR.

Golkar, dengan atau tanpa koalisi tampaknya tidak akan berpengaruh atas arah kebijakan pemerintah, jika terjadi jalan buntu di DPR yang memaksa untuk voting.

Kampanye dukungan calon ketua umum Partai Golkar, sebut Setya Novanto, Ade Komarudin, dan Priyo Budi Santoso siap mendukung Jokowi jika terpilih, tampaknya sebuah jalan yang wajar. Golkar butuh perbaikan, setelah citranya hancur lebur di dua tahun belakangan.

Daya tawar Golkar nyaris tidak ada, sehingga pilihan logis untuk mendukung pemerintah alih-alih kembali mendongkrak popularitas dan elektabiltas. Hitung-hitungan yang dilakukan Golkar sangat dan harus pragmatis, lantaran pendaftaran Pilkada dibuka Juli 2016, atau harus terbenam semakin lama.

Meski survei elektabilitas Jokowi menurun merujuk survei Poltracking Akhir 2015, namun secara de facto dan de jure Jokowi adalah yang saat ini berkuasa dan masih yang paling populer dengan tingkat kepuasan di atas 50 persen.

Dengan atau tanpa Golkar, kepentingan pemerintah terbilang aman di Senayan. Hanya Fraksi Gerindra yang merupakan oposisi murni. tidak lebih dari 20 persen kursi di miliki Gerindra.

Hasil survei persepsi publik dari beberapa lembaga survei bahkan menunjukkan elektabilitas Golkar tinggal 7-8 persen. Maka kalau dikonversi ke jumlah kursi yang didapat di DPR, jika pemilu digelar saat ini, Golkar hanya mendapat 45 kursi parlemen.

Tidak ada rugi dari pihak eksekutif, kursi gratis didapat dalam posisi menambah kekuatan. Golkar hanya berharap simpati publik mengarah kembali, dengan berada bersama pemerintah menjalankan kebijakan.

Kesalahan Golkar sejak awal yang berkeras sebagai oposisi membuatnya harus menelan pil pahit, bahwa ia tidak ahli menjadi "pemberontak", dan memutar haluan kepada pemerintah yang sudah tidak perlu bantuan.

Partai berlambang beringin itu diprediksi hanya sekadar bayangan atau cadangan saat parlemen membutuhkannya. Bahkan daya tawar sekelas Golkar kalah oleh Fraksi NasDem dan Hanura yang memiliki total kursi 51 kursi saja, karena dukungan terhadap pemerintah sudah dilakukan sejak awal.

Presiden Joko Widodo sudah berbicara blak-blakan saat membuka Munaslub Golkar. Salah satunya Jokowi mengaku sering ditanyai soal posisi Istana terhadap salah satu bakal calon ketua umum di Munaslub Golkar.

Pertanyaan itu, ucap Jokowi, muncul saat melakukan kunjungan ke daerah. "Ya (saya jawab) Istana di Jalan Merdeka Utara," ujar Jokowi, berseloroh dalam sambutannya di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (14/5).

Dalam kesempatan itu Jokowi juga bicara soal kabar adanya dukungan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan terhadap bakal calon Ketua Umum Golkar.

"Pertama-tama saya ingin blak-blakan. Karena banyak yang bertanya kepada saya. Tanya, juga komplain ke saya. “Pak Presiden, kenapa Menkopolhukam mengumpulkan DPD-DPD?” Saya jawab, Pak Luhut kan dulu di Dewan Pertimbangan Golkar," kata Jokowi.

Jokowi melanjutkan, ada juga pertanyaan mengenai Jusuf Kalla yang dikabarkan mengumpulkan DPD tingkat I dan II. Dia pun mengaku tak masalah dengan kabar tersebut. "Jawaban saya simpel, kan dulu Pak JK juga Ketua Umum Partai Golkar," kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah peserta Munaslub Golkar.



(obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER