Dualisme di Kosgoro dan SOKSI Picu Kericuhan Munaslub Golkar

Nusa Dua, CNN Indonesia -- Agenda persidangan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu saat sidang tengah memverifikasi peserta ormas sayap Partai Golkar, yakni PPK Kosgoro 1957 dan SOKSI, untuk mendapat suara dalam pemilihan ketua umum di Munaslub.

Ketua Sidang Munaslub Golkar Nurdin Halid yang membacakan hasil perundingan kedua ormas pendiri tersebut, menawarkan agar Kosgoro dan SOKSI menjadi peserta dengan masing-masing satu hak suara, meski memiliki dualisme kepengurusan.

"Saya tawarkan untuk kepentingan bersama, kebesaran Partai Golkar, kami menawarkan solusinya keduanya menjadi peserta dan hak suaranya satu," kata Nurdin dalam persidangan di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu malam (15/5).

"Kalau tidak menerima keputusan itu, kami putuskan tidak dua-duanya menjadi peserta," lanjut Nurdin disambut kata sepakat peserta Munaslub dan ketokan palu.

Namun, saat Nurdin mengetok palu dan salah satu peserta memberi pandangannya, seorang anggota Kosgoro kubu Aziz Syamsudin melakukan interupsi. Tapi ada orang yang menghampiri, dan langsung terjadi aksi dorong.

Adu mulut tidak terelakan dan membuat suasana ruang sidang Munaslub memanas. Pihak keamanan dan Sekjen Kosgoro kubu Aziz, Bowo Sidik Pangarso yang mencoba mengamankan situasi, justru ikut bersitegang karena terjadi konfrontasi. Ketegangan di antara mereka pun tidak dapat dihindarkan.

Wakil Ketua Penyelenggara Yorrys Raweyai yang membawa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) langsung mengambil tindakan dengan membawa keluar dua kader yang bersitegang.

Setelah dibawa keluar, kondisi kembali kondusif karena kader lain menyanyikan lagu mars Golkar untuk mendinginkam suasana. ‎Tampak Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang datang sebagai peninjau, masuk ke ruang sidang dan menyaksikan peristiwa tersebut.

Nurdin pun mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan agar dua kader yang bersitegang tidak diperbolehkan kembali mengikuti agenda sidang.

"Saya perintahkan cabut tanda peserta dan peninjau yang berkelahi tadi. Kita partai besar yang menjunjung asas Pancasila. Boleh kita berdebat, tidak sependapat, tetapi dibutuhkan kedewasaan," kata Nurdin. ‎

Usai kericuhan, Yorrys menjelaskan persoalan ini timbul sejak sore tadi, karena Kosgoro ternyata memiliki tiga kepengurusan. Selain kubu Agung dan Aziz, kepengurusan lainnya adalah pimpinan Ridwan Hisjam.

Yorrys berkata, persoalan ini seharusnya sudah selesai di Jakarta, atau sebelum Munaslub berlangsung. Penyelesaian ditawarkan melalui pendekatan rekonsiliasi atau islah Golkar dua kubu saat Pilkada serentak.

Namun, kericuhan tadi, kata dia, karena tidak terima Kosgoro yang dianggap sah adalah kubu Agung Laksono. Sebab, panitia penyelenggara menilai Kosgoro yang sah adalah kubu Agung sesuai dengan SK Menkumham dan SK Mendagri.

"Tadi perbedaan ribut-ribut, dibawa keluar biar diamankan kepolisian. Biar lepas tugas kamj. Itu tadi Kosgoro kubu Aziz," ujar Yorrys.

Diketahui, PPK Kosgoro 1957 memiliki dualisme kepengurusan, yakni kubu Agung Laksono dan Aziz Syamsudin. Sementara SOKSI, juga memiliki dua kubu, yakni Ade Komarudin dan Ali Wangso. (ded/ded)