Golkar Punya Posisi Sangat Strategis di Pemerintahan Jokowi

Basuki Rahmat | CNN Indonesia
Senin, 16 Mei 2016 16:53 WIB
Siapapun ketua umum Golkar yang terpilih nanti dituntut komitmennya untuk mendukung jalannya pemerintahan secara menyeluruh.
Aburizal Bakrie dan Idrus Marham setelah resmi meninggalkan posisi ketua umum dan sekretaris jenderal di Munaslub Golkar, Bali, Senin (16/5). (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Strategisnya posisi Partai Golkar menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait ajang Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar yang agenda utamanya memilih ketua umum. Posisi partai berlambang beringin itu dinilai sangat penting bagi jalannya pemerintahan Jokowi.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris memandang Partai Golkar tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh pemerintah. “Sangat penting posisinya karena sebelum munaslub ini Golkar sudah menyatakan mendukung pemerintah,” ujar Syamsuddin kepada CNN Indonesia.com, Senin (16/5).

Apalagi, kata Syamsuddin, Golkar sebelumnya menjadi partai politik pemimpin Koalisi Merah Putih yang berseberangan dengan pemerintah. Saat itu Ketua Presidium KMP dijabat oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena itu, ujar dia, siapapun ketua umum Golkar yang terpilih nanti dituntut komitmennya untuk mendukung jalannya pemerintahan secara menyeluruh. “Konteksnya lebih kepada jangan sampai dukungan yang duku sudah dinyatakan itu tidak diimplementasikan di lapangan,” ucap Syamsuddin.

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu menuturkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat membutuhkan kestabilan politik dan juga konsolidasi politik.  

Namun Syamsuddin mengingatkan pemerintah agar benar-benar tepat dalam menyikapi pemilihan ketua umum Golkar. Semisalnya tidak adanya campur tangan dari pihak pemerintah untuk menentukan siapa calon ketua umum yang bakal menang.

Menurut Syamsuddin bila nantinya yang terpilih adalah Setya Novanto maka ada hal yang kurang baik karena citra Setya di mata masyarakat luas tidak bagus.  “Terkait kasus saham Freeport waktu itu,” ucapnya. Namun begitu, lanjut Syamsuddin, sosok Setya dianggap lebih memiliki komunikasi politik yang lebih mudah dengan pemerintah ketimbang calon kuat lainnya seperti Ade Komaruddin.

Syamsuddin menduga dukungan yang diperlihatkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Setya tak lepas dari kasus saham Freeport yang pernah menimpa kedua orang itu.

Adapun bila Ade Komarudin yang terpilih, menurut Syamsuddin, citra yang melekat pada sosok Ade dinilai lebih baik di mata publik daripada jika Setya yang terpilih. Namun dari sisi komunikasi politik bagi pemerintah, Ade dianggap masih di bawah Setya.

Sebelumnya, mengutip perkataan Jokowi pada pembukaan Munaslub Partai Golkar, Luhut berkata, Jokowi secara tidak langsung menyampaikan dua pesan terkait tokoh yang akan memimpin Golkar, salah satu pesannya berkaitan dengan rangkap jabatan. "Intinya siapa saja boleh terpilih, tapi Presiden tidak nyaman kalau ada rangkap jabatan," tuturnya.

Jokowi dalam pidato pembukaan Munaslub Partai Golkar juga membahas kabar dukungan yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Luhut terhadap seorang bakal calon ketua umum Golkar.

"Saya ingin blak-blakan. Karena banyak yang bertanya kepada saya. Tanya juga komplain ke saya. 'Pak Presiden, kenapa Menko Polhukam mengumpulkan DPD?' Saya jawab, Pak Luhut kan dulu di Dewan Pertimbangan Golkar," ujarnya.

Jokowi juga berkata, ia bersikap netral dalam pemilihan ketua umum Golkar. "Pertanyaan terus, 'Pak berarti Istana gimana?' Ya saya jawab, Istana di Jalan Merdeka Utara," kata Jokowi. (obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER