Fahri Hamzah Sebut Akan Bahas Posisi Golkar Dukung Pemerintah
Rosmiyati Dewi Kandi | CNN Indonesia
Selasa, 17 Mei 2016 09:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golongan Karya memutuskan untuk meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) dan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, akan ada pembicaraan terkait keputusan Golkar tersebut.
Namun pembicaraan itu dipastikan tidak akan memengaruhi keputusan internal Golkar lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tersebut.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menganggap keputusan Golkar berpaling dari KMP adalah hal yang wajar. “Itu aspirasi dari seluruh peserta Munaslub. Kita lihat saja nanti karena dalam politik selalu ada tarik menarik,” tutur Fahri ketika dihubungi, Selasa (17/5).
(rdk)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menganggap keputusan Golkar berpaling dari KMP adalah hal yang wajar. “Itu aspirasi dari seluruh peserta Munaslub. Kita lihat saja nanti karena dalam politik selalu ada tarik menarik,” tutur Fahri ketika dihubungi, Selasa (17/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di balik keputusan Munaslub Golkar, Fahri menyambut baik keterpilihan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya periode 2016-2019. Setya dianggap sebagai sosok yang bisa memimpin Golkar karena karakternya sebagai pendengar yang baik.
Fahri mengatakan, komunikasi antara dirinya dengan Setya berjalan dengan baik selama bersama-sama menjadi pimpinan DPR sebelum sosok kontroversi itu mundur sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu. “Pak Nov terus terang sebagai ketua tim sangat baik, karena dia pendengar dan dia manager yang sangat baik,” kata Fahri.
Terkait sosok Setya yang sejauh ini kerap dipenuhi tindakan kontroversial, Fahri tak menganggap itu sebagai persoalan serius. Baginya, seorang politisi memang yang memimpin lembaga besar dan kini menduduki pucuk piimpinan tertinggi memang selalu kontroversi.
“Masalahnya adalah kontroversi itu bisa juga menjadi cara kita untuk mengetahui dan membaca secara lebih dalam tentang orang-orang ini,” ujarnya.
Kedekatan Fahri dan Setya memang terlihat dari sikap politiknya yang kerap terlihat saling mendukung. Bahkan salah satu poin dari alasan PKS memecat Fahri adalah lantaran politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dianggap terlalu mendukung Setya. Namun, kasus pemecatan tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sikap yang dianggap PKS sebagai dukungan Fahri kepada Setya yaitu ketika membela Setya saat bertemu dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kunjungan ke negara tersebut. Menurut Fahri, “Pak Setya Novanto jangan difitnah, kasihan. Munafik kalau ada yang bilang ke luar negeri tidak bertemu pengusaha.”
Sementara terkait dugaan keterlibatan Setya dalam perkara “Papa Minta Saham” terkait PT Freeport Indonesia, Fahri menyebut tidak menemukan kesalahan yang dilakukan Setya. Kejaksaan Agung pernah memanggil Setya untuk diperiksa dalam penyelidikan perkara dugaan pemufakatan jahat terkait saham Freeport.
Kejagung kala itu juga memeriksa eks Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasojo, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani, dan sekretaris pribadi Setya Novanto, Medina.
Pemufakatan jahat diduga dilakukan saat Setya bertemu pengusaha Riza Chalid dan Maroef di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 8 Juni 2015. Pada pertemuan tersebut, Setya diduga mencatut nama Jokowi dan Kalla untuk meminta saham Freeport agar perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat ini berjalan mulus.
Menurut Fahri, hubungan baik dirinya dengan Setya adalah karena urusan kelembagaan DPR. Dia juga bertindak sebagai juru bicara parlemen sehingga tidak bisa mewakili kelompok mana pun, termasuk PKS.
“Saya sebagai juru bicara DPR tentu harus berbicara atas nama kepemimpinan yang kolektif dan kolegial, tidak boleh terlalu banyak berpolitik,” ujarnya.
Fahri mengatakan, komunikasi antara dirinya dengan Setya berjalan dengan baik selama bersama-sama menjadi pimpinan DPR sebelum sosok kontroversi itu mundur sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu. “Pak Nov terus terang sebagai ketua tim sangat baik, karena dia pendengar dan dia manager yang sangat baik,” kata Fahri.
“Masalahnya adalah kontroversi itu bisa juga menjadi cara kita untuk mengetahui dan membaca secara lebih dalam tentang orang-orang ini,” ujarnya.
Kedekatan Fahri dan Setya memang terlihat dari sikap politiknya yang kerap terlihat saling mendukung. Bahkan salah satu poin dari alasan PKS memecat Fahri adalah lantaran politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dianggap terlalu mendukung Setya. Namun, kasus pemecatan tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sikap yang dianggap PKS sebagai dukungan Fahri kepada Setya yaitu ketika membela Setya saat bertemu dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kunjungan ke negara tersebut. Menurut Fahri, “Pak Setya Novanto jangan difitnah, kasihan. Munafik kalau ada yang bilang ke luar negeri tidak bertemu pengusaha.”
Sementara terkait dugaan keterlibatan Setya dalam perkara “Papa Minta Saham” terkait PT Freeport Indonesia, Fahri menyebut tidak menemukan kesalahan yang dilakukan Setya. Kejaksaan Agung pernah memanggil Setya untuk diperiksa dalam penyelidikan perkara dugaan pemufakatan jahat terkait saham Freeport.
Kejagung kala itu juga memeriksa eks Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasojo, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani, dan sekretaris pribadi Setya Novanto, Medina.
Pemufakatan jahat diduga dilakukan saat Setya bertemu pengusaha Riza Chalid dan Maroef di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 8 Juni 2015. Pada pertemuan tersebut, Setya diduga mencatut nama Jokowi dan Kalla untuk meminta saham Freeport agar perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat ini berjalan mulus.
Menurut Fahri, hubungan baik dirinya dengan Setya adalah karena urusan kelembagaan DPR. Dia juga bertindak sebagai juru bicara parlemen sehingga tidak bisa mewakili kelompok mana pun, termasuk PKS.
“Saya sebagai juru bicara DPR tentu harus berbicara atas nama kepemimpinan yang kolektif dan kolegial, tidak boleh terlalu banyak berpolitik,” ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK